Soal Kekerasan di Ponpes Al-Hanifiyah, PBNU: Tidak Ada Kata Maaf!
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan, Prof. Mohammad Mukri. Dok: Istimewa--
FIN.CO.ID- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan, Prof. Mohammad Mukri, turut prihatin dan sangat kecewa atas kejadian kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren (ponpes) Al-Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur.
"Saya sebagai ketua PBNU yang menangani bidang pendidikan turut berbelasungkawa. Sangat menyayangkan," ujarnya kepada Disway Fin Grup, Kamis 29 Februari 2024.
Menurutnya, Polisi harus segera bertindak dengan tegas. Dan menjadikan kasus itu sebagai sebuah pembelajaran, agar kedepannya tidak terulang.
BACA JUGA:
- Kolaborasi LPDB-KUMKM dan BI Perkuat Jaringan Bisnis Ritel Ponpes Sunan Drajat Lewat Tobaku Halal
- Dapat Dukungan Alumni Ponpes Al Falah, Gibran Janji Segera Eksekusi Program Dana Abadi Pesantren
"Karena ini udah menyangkut nyawa orang, apapun alasannya ini adalah perbuatan kriminal," tuturnya.
Oleh karena itu, Pria kelahiran 16 April 1959 menegaskan, bahwa Pondok Pesantren harus lebih tertib dan disiplin dalam mengawasi para santri. Bukan hanya ponpes, tapi juga di semua lembaga pendidikan.
Misal dengan melakukan bimbingan yang bersifat menertibkan atau berbentuk pencegahan, agar siswa segan untuk melakukan tindak kekerasan.
"Jika dibawah perkumpulan Nahdlatul Ulama khusunya pondok pesantren itu kan ada yang namanya Rabithah Ma'ahid al Islamiyah (RMI). Yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan," tuturnya.
BACA JUGA:
- Sempat Dihentikan, Kasus Kekerasan Seksual Anak 12 Tahun di Medan Dibuka Lagi
- Arsjad Rasjid Kutuk Kekerasan Oknum TNI hingga Tewaskan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali
Seperti yang diketahui, RMI berfungsi sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator bagi pondok pesantren menuju tradisi mandiri dalam orientasi menggali solusi-solusi kreatif untuk Negeri.
Lebih lanjut. Pria Alumni Pesantren Krapyak Yogyakarta itu mengatakan, pihak ponpes juga dapat menerapkan sitem pendidikan Nahdatul Ulama (Sisdik NU) untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar pelajar/santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya berlandaskan mabda’ Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.
"Tidak ada kata maaf, jadi pihak kepolisian harus mengambil tindakan dengan cepat," kata Mukri.
"Untuk Presiden yang akan datang, saya harap Pondok Pesantren harus mendapatkan perhatian khusus," harapnya.
(Candra Pratama)
.jpeg)
Sumber:
