Migrant Care Laporkan Dugaan 3.238 Pemilih Ganda di Johor Bahru, Bawaslu: Tunggu, Sedang Berproses

Migrant Care Laporkan Dugaan 3.238 Pemilih Ganda di Johor Bahru, Bawaslu: Tunggu, Sedang Berproses

BAWASLU beri jawaban terkait surat suara yang bocor di Taipei.-Foto: Instagram/@bawasluri-

FIN.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ada dugaan pidana pemilu dalam kasus ribuan nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. Namun, hal itu masih terus ditelusuri kebenarannya.

Hal demikian disampaikan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif seperti dikutip dari Antara, Jumat 2 Februari 2024.

BACA JUGA:

"Kami sedang melakukan penanganan terhadap peristiwa ini, karena dugaannya pidana pemilu dan saat ini sedang berproses," kata Lolly.

Dia mengatakan, dugaan pidana pemilu itu saat ini tengah ditangani Bawaslu RI. Maka itu, dia meminta, masyarakat bersabar untuk menunggu hasilnya.

"Sehingga masyarakat diharapkan dapat menunggu, karena kalau sedang berproses, kami juga harus menjaga seluruh prosesnya. Nanti hasilnya pasti akan kami sampaikan," katanya.

Sekadar diketahui, Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia.

“Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.

Selain 3.238 nama ganda, kata dia, Migrant Care juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang’.

Menurutnya, pemilihan di luar negeri, terkhusus Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant Care dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Adapun wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih 119.491 orang.

Susilo meminta kejanggalan data ini menjadi perhatian Bawaslu RI dan KPU RI. Apabila tak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara.

Dia menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Oleh karena itu, dia berharap, Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan rinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar.

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Mihardi

Tentang Penulis

Sumber: