Jokowi Jawab Tudingan Ambil Alih Jabatan Ketum PDI Perjuangan: Masak Mau Ngerebut Semua
Presiden Jokowi-fin/Setpres-
FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjawab tudingan yang menyebut dirinya akan mengambil alih jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarnoputri.
Jokowi minta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak menciptakan isu-isu atau tudingan-tudingan yang tidak baik.
Jokowi hanya tersenyum dan sambil bergurau menjawab tudingan dirinya akan mengambil alih jabatan Ketum PDI Perjuangan.
"Bukan Golkar?," ujarnya kepada wartawan, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 April 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa heran dengan isu-isu tersebut. Dia meminta agar pihak-pihak tersebut tidak memunculkan isu-isu tersebut.
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut ini, masa mau ngerebut semuanya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ungkapnya.
BACA JUGA:
- Presiden Jokowi Pastikan Menteri di KIM Akan Hadiri Sidang PHPU di MK jika Diundang
- Potensi Jadi Ketum Golkar, Sambil Tertawa Jokowi: Sementara Saya Jadi Ketua Indonesia
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.
Dia menjelaskan, ada menteri penuh kuasa dan menteri sangat penuh kuasa dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan menteri yang dapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP merupakan menteri penuh kuasa alias power full.
"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," sambungnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menyampaikan bahwa Jokowi akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.
"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP," katanya.(anisha aprilia)
Sumber:
