Penyebab Kepala Daerah Terjerat Korupsi karena Biaya Politik Mahal dan Hutang ke Sponsor
Ilustrasi pemalsuan surat tanah-acch.kpk.go.id-
Penyebab Kepala Daerah Terjerat Korupsi karena Biaya Politik Mahal dan Hutang Politik
Mahalnya biaya politik untuk mengikuti kontestasi politik di Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu penyebab korupsi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, modal puluhan miliar rupiah yang dikeluarkan para calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum mengakibatkan proses politik menjadi sebuah transaksi bisnis.
"Kenapa banyak kepala daerah yang terjerat korupsi? Karena biaya politik kita yang sangat mahal," kata Alexander dalam Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Pullman Jakarta, Senin 3 Juli 2023.
Menurut dia, mahalnya biaya politik membuat banyak kepala daerah usai terpilih justru terjerat kasus korupsi.
BACA JUGA:Survei LSJ: Prabowo Subianto Masih Jadi Pilihan Emak-emak di Pilpres 2024
Berdasarkan survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp20-30 miliar.
Kendati demikian, lanjut Alexander, jumlah biaya politik itu belum tentu membuat kandidat para calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik.
Ia mengatakan para calon pemimpin itu harus merogoh kocek sekitar Rp50-Rp70 miliar.
Apabila daerah yang akan dipimpinnya kaya akan sumber daya alam (SDA), maka biaya politik yang dikeluarkan lebih besar lagi.
BACA JUGA:Publik Yakin Jokowi Endorse Prabowo Subianto di Pilpres 2024
"Kalau mau menang harus dilipatgandakan Rp50-Rp70 miliar, tergantung daerah, apakah daerah kaya akan sumber daya alam, akan lebih tinggi lagi," jelasnya.
Alexander menjelaskan dari survei yang dilakukan KPK dan Kemendagri, tidak semua biaya berasal dari kandidat calon kepala daerah.
Ia menyebutkan biaya tersebut juga berasal dari sponsor yang rata-rata merupakan pengusaha setempat.
Sumber:
