Pengamat Transportasi Soroti Kasus Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Pengamat Transportasi Soroti Kasus Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno. (dok. Ist)--

fin.co.id - Kasus kecelakaan bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok hingga menewaskan 11 orang mendapat sorotan dari pengamat transportasi.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut, banyak perusahaan otobus yang tak tertib administrasi.

Hal ini karena bus Trans Putra Fajar AD-7524-OG ini diketahui tidak terdaftar dan KIR nya mati sejak 6 Desember 2023.

"Pengawasan terhadap bus pariwisata masih perlu diperketat dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi," ujar Djoko kepada fin Minggu 12 Mei 2024.

BACA JUGA:Nasib Sopir Bus yang Membawa Rombongan SMK Lingga Kencana Ditentukan Lewat Gelar Perkara

Ia menambahkan, sudah saatnya pengusaha bus yang tidak mau tertib administrasi diperkarakan. Selama ini, selalu sopir yang dijadikan tumbal setiap kecelakaan bus.

"Sangat jarang sekali ada perusahaan bus yang diperkarakan hingga di pengadilan. Termasuk pemilik lama juga harus bertanggung jawab. Alhasil, kejadian serupa dengan penyebab yang sama selalu terulang kembali," terangnya.

Menurutnya, hampir semua bus pariwisata yang kecelakaan lalu lintas adalah bus bekas AKAP/AKDP. 

Dan korban-korban fatal dengan polanya sama, yaitu tidak adanya sabuk keselamatan dan body bus yang keropos, sehingga saat terjadi laka terjadi deformasi yang membuat korban tergencet.

BACA JUGA:Masih Suasana Berkabung, KBM di SMK Lingga Kencana Depok Dipastikan Tetap Berjalan

"Pemerintah membuat aturan batas usia kendaraan bus tapi setengah hati. Bus yang lama tidak discrapping. Akan tetapi dijual kembali sebagai kendaraan umum, karena masih plat kuning, sehingga bisa di KIR tapi tidak memiliki ijin. Keadaan ini terus terjadi dan tidak bisa dikendalikan," imbuhnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menyarankan agar masyarakat jangan hanya melihat tawaran sewa bus murah, namun tidak menjamin keselamatan.

Namun juga harus ditanyakan proses KIR, termasuk izin di SPIONAM harus ada.

Sebagai informasi, SPIONAM merupakan layanan untuk memberikan kemudahan operator dalam mengajukan perizinan di bidang Angkutan dan Multimoda.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: