KPU DKI Jakarta Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju di Pilkada 2024
Ilustrasi: Pilkada Serentak 2024-fin/diolah-
FIN.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024 harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebelum dilantik. Hal ini merupakan hasil dari penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan yang mengharuskan calon yang terpilih tetap menjadi calon kepala daerah saat penetapan calon.
Hal itu disamoaikan oleh Komisioner Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat 10 Mei 2024.
BACA JUGA:
- PSI Tolak Bakal Calon Kepala Daerah Berstatus Poligami
- Bakal Calon Kepala Daerah Dilarang Berpoligami, Bagaimana Hukumnya?
"Sudah disampaikan wacana di KPU RI, bahwa proses tersebut itu kan di undang-undang, di Judisial Review terakhir itu Mahkamah Konstitusi menolak gugatan secara keseluruhan, bahwa calon yang terpilih yang belum dilantik itu harus mengundurkan diri," katanya.
Dody mengatakan, walaupun bukan amar putusan, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya berharap agar KPU menetapkan persyaratan tertulis untuk pengunduran diri bagi calon yang akan dilantik dan tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada saat penetapan calon. Pengunduran diri itu harus dilakukan secara tertulis.
"Mengajukan pengunduran diri secara tertulis apabila bersangkutan akan dilantik dan akan menjadi calon kepala daerah pada saat penetapan calon nanti," jelasnya.
KPU DKI Jakarta menunggu informasi dari KPU RI yang akan berkonsultasi dengan pembuat undang-undang terkait hal ini. "Ini tentu kami menunggu dari KPU RI informasinya akan berkonsultasi dengan pembuat undang-undang, karena itu adanya di pertimbangan putusan MK, bukan di amar putusan," ujarnya.
Dody menegaskan, KPU akan mengikuti kebijakan yang akan diatur dalam PKPU RI tentang pencalonan yang akan mengalami revisi. "Jadi terkait hal tersebut kami sebagai pelaksana nanti kami akan ikuti kebijakan KPU RI yang akan mengatur dalam PKPU RI tentang pencalonan yang akan dilakukan revisi," pungkasnya.
BACA JUGA:
- Bisa Gak Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri? Begini Jawaban KPU
- Golkar Kumpulkan 1.164 Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Apa?
(Fajar Ilman)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
