FIN.CO.ID - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap potensi penambahan nomenklatur kementerian pada Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi 40 kementerian.
Dikatakannya untuk mengumbah nomenklatur kementerian yang harus dilakukan yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Jika nantinya ada perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran, maka revisi UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bisa dilakukan sebelum pelantikan presiden terpilih pada Oktober 2024.
"Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Ya, revisi itu bisa sebelum dilakukan (pelantikan)," katanya usai acara halalbihalal bersama Ikatan Keluarga Besar Tegal se-Jabodetabek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 12 Mei 2024.
Muzani mengatakan setiap presiden memiliki tantangan dan kebijakan yang berbeda-beda pada setiap zaman sehingga perubahan nomenklatur kementerian melalui revisi UU Kementerian bersifat fleksibel.
BACA JUGA:
- Dasco Bingung Soal Wacana Penambahan Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
- Gerindra Respons Pernyataan Ganjar Soal Penambahan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-GIbran
"Tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda, itu yang kemudian menurut saya UU kementerian itu bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur," ujarnya.
Muzani menuturkan bahwa pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memiliki penyusunan nomenklatur kementerian yang berbeda.
"Saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY ada penambahan atau pengubahan, dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan, itu yang saya belum (tahu)," tuturnya.
Sebelumnya, pada Kamis (9/5), Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa revisi Undang Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diperlukan agar bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman.
Menurutnya, UU Kementerian telah diterapkan sejak 16 tahun silam, padahal Indonesia dalam 16 tahun terakhir sudah jauh berkembang dan dunia pun sudah semakin maju.
"Orang tiga atau empat tahun saja sudah berubah. Situasi lingkungan kemajuan perkembangan kan sudah jauh berubah, jadi menurut saya mungkin sudah saatnya untuk mengkaji ulang undang-undang itu," kata Doli.
Menurutnya, adanya usulan pertambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian itu pun bakal menjadi pertimbangan jika pembahasan RUU Kementerian itu mulai digelar di Komisi II DPR.
