Begini Cara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor 'Ngutil' Insentif Pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak ungkap peran Gus Muhdlor dalam kasus pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan BPPD Sidoarjo, Selasa, 7 Mei 2024-Ayu Novita -fin.co.id Disway Grup
FIN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA) dalam kasus korupsi pemotongan (ngutil) insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengungkapkan pria yang akrab disapa Gus Muhdlor tersebut memiliki peran mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
“Dibuatkannya aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk triwulan di tahun 2023 sebagai pijakan dalam pengaturan insentif,” jelas Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Dalam hal ini, kata Tanak, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS) memerintahkan dan menugaskan Kasubag Umum BPBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para anggota BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif yang diterima.
“Setelah dihitung dana tersebut diberikan pada tersangka lain AS dan AMA, di mana dana tersebut dari potongan pajak mulai dari 10 hingga 30 persen,” jelas Tanak.
BACA JUGA:
- Usai 8 Jam Diperiksa, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Langsung Dijebloskan ke Tahanan KPK
- Dua Kali Mangkir, Hari Ini Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan KPK
Kemudian, Tanak menjelaskan, bahwa secara aktif AS melakukan komunikasi dan distribusi dana potongan insentif ke Bupati.
Hal ini dilakukan melalui perantara di lingkungan Bupati, salah satunya supir dari Gus Muhdlor. Tercatat potongan uang insentif tersebut mencapai Rp 2,7 miliar dalam periode waktu 2023.
Atas perbuatannya tersangka Ahmad Muhdlor Ali disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sebelumnya, Gus Muhdlor telah menjalani pemeriksaan di KPK selama tujuh jam sebagai tersangka. Ia baru memenuhi panggilan KPK dalam statusnya sebagai tersangka setelah penyidik mamanggilnya tiga kali.
Gus Muhdlor mangkir dalam dua kali panggilan KPK sebagai tersangka yakni pada Jumat 3 Mei 2024 dan Jumat 19 April 2024. Lalu, Gus Muhdlor baru memenuhi panggilam KPK setelah ada ancaman bakal dijemput paksa. (AYU NOVITA)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
