'Nyanyian' Ismail Bolong Soal Mafia Tambang Didengar DPR, Mulyanto: Pemerintah Terkesan Melempem
Anggota DPR RI komisi VII dari fraksi PKS, Mulyanto.-Humas PKS-
Proses perizinan ini perlu diperbaiki agar pertambangan rakyat dan batuan yang sudah didelegasikan ke daerah ini harus benar-benar dapat diimplementasikan.
Sehingga pengawasan dan penerimaan negara dapat ditingkatkan.
Termasuk risiko terhadap lingkungan hidup dapat semakin dikurangi.
"Sementara aparat penegak hukum yang ikut melindungi harus ditindak tegas," tegas Mulyanto.
BACA JUGA:Momen Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo Umbar Kemesraan Dengan Peluk dan Cium Kening di Persidangan
Mulyanto menegaskan Komisi VII DPR RI akan memanggil lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Ia menilai sudah saatnya negara mengakhiri praktik merugikan ini.
Karena itu perlu ada kesamaan sikap antara pejabat eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan urusan ilegal mining ini.
Jangan sampai masalah serius ini hanya ditangani secara sambil lalu. Sehingga ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya.
Sebelumnya diberitakan, 'Nyanyian' Ismail Bolong yang menyeret nama Kabareskrim dan Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus mafia tambang direspons Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ramainya pemberitaan terkait mafia tambang yang diduga melibatkan perwira tinggi polri ini juga ditanggapi lembaga antirasuah tersebut.
KPK menyambut baik ajakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengungkap kasus mafia tambang.
BACA JUGA: Jokowi Tak Masalah Disebut Dukung Prabowo: Ini Menakhodai 270 Juta Rakyat Indonesia
"Menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin 7 November 2022.
Ia mengatakan pertambangan merupakan salah satu sektor strategis nasional yang punya potensi besar dalam menopang hajat hidup orang banyak dan sumber energi pembangunan.
Sumber:
