Pengembalian Potongan TKD ASN Pemprov DKI Makin Jauh dari Harapan, Bukan Program Prioritas?
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN).--
Ia berpendapat, akibat pemotongan TKD itu mempengaruhi perekonomian rumah tangga para ASN.
Meskipun, pemotongan TKD itu terjadi pada era kepemimpinan Anies Baswedan.
Meski demikian, Agus menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian besaran TKD ASN.
Sehinggda tidak perlu mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan ASN.
BACA JUGA:Menkes Budi Sadikin Targetkan 50% Obat dan Alat Kesehatan Diproduksi di Dalam Negeri
"Dievaluasi saja, terlalu besar jangan, terlalu kecil juga jangan. Sehingga ketika menghadapi kondisi darurat, anggak perlu lagi ada pemotongan. Apalagi APBD Jakarta terbilang besar," tambah dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyoroti komitmen pemerintah daerah.
"Kalau saat itu dikasih pemahaman kepada ASN tentang kemungkinan tak dibayar, pastinya akan bisa dimengerti," tutur dia.
Akan tetapi, tegas Sugiyanto, bila saat Anies Baswedan menjabat gubernur menjanjikan pembayaran TKD yang sudah dipotong pada kondisi APBD normal, maka janji itu harus dipenuhi.
BACA JUGA:Download Video Viral Wanita Kebaya Merah Durasi 16 Menit Bisa Kena Pidana dan Denda Rp2 Miliar?
"Kalau janjinya saat itu akan dibayar, ya harus dibayar. Janji harus ditepati," imbuh dia.
Ia berpendapat, persoalan TKD ASN merupakan persoalan etika dari komitmen gubernur saat itu.
"Bila pemotongan itu menyertakan surat yang mencantum dibayar atau tidak, harusnya dilaksanakan," tambah dia.
Apabila dalam surat tentang pemotongan TKD mewajibkan Pemprov DKI untuk membayar dalam kondisi normal, namun kenyataannya tidak dibayar, berpotensi terjadi gugatan hukum.
BACA JUGA:Link Video Wanita Kebaya Merah Diburu Netizen Hanya Ada di DoodStream, Cek Unduh Aplikasinya Disini
Sumber:
