Nasional . 07/09/2022, 22:21 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Polri menelusuri dan mengusut pelaku yang mengklaim memiliki dan menjual data seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019.
"Pengusutan dan penelusuran, baik dari sisi penjual maupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," kata Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Rabu 7 September 2022.
(BACA JUGA:Ini Harapan Anies Baswedan Setelah Dipanggil KPK Terkait Penyelenggaraan Formula E )
KPU akan bekerja sama dengan Kepolisian RI, khususnya Siber Polri, untuk mengusut pelaku tersebut sebagai tindak lanjut sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik.
Dikatakan pula oleh Betty bahwa data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiaannya, termasuk data pemilih.
Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik, KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut.
"Data tersebut bukan bersumber dari KPU," katanya lagi.
(BACA JUGA:Mantan Ketua RT Cabuli Ibu dan 2 Anak Warganya Divonis 3 Tahun, Alasan Hakim Karena Suka sama Suka)
Komisi Pemilihan Umum RI memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu ini aman dari kebocoran data siber.
"Ini 'kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak, ya, kami pastikan aman," kata anggota KPU RI Idham Holik.
Sebelumnya, diberitakan 105 juta data KPU diduga alami kebocoran. Kebocoran tersebut diunggah pada hari Selasa (6/9) oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka' yang juga membocorkan data riwayat browsing pelanggan Indihome dan data registrasi kartu SIM.
"Soal klaim peretas memiliki data KPU, kami belum tahu kebenarannya, yang jelas kalau KPU RI itu dalam kondisi aman dan terproteksi," ujar Idham.
(BACA JUGA:Heboh Pelajar SMP di Tangerang Terjang Banjir saat Pulang Sekolah )
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu ini aman dari kebocoran data siber.
"Ini 'kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak, ya, kami pastikan aman," kata Komisioner KPU RI Idham Holik, Rabu 7 September 2022.
(BACA JUGA:Tegas! Jenderal Dudung Desak 6 Oknum TNI Ad yang Mutilasi Warga Papua Dipecat)
Idham Holik mengatakan bahwa pihaknya minggu lalu menggelar rapat dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU terkait dengan keamanan siber dan data elektronik milik KPU.
"Dalam rapat tersebut, tidak ada yang menyatakan temuan bahwa website ataupun aplikasi KPU mengalami kebocoran data terkait dengan pendaftaran partai politik. Aplikasi Sipol dalam kondisi aman," kata Idham.
Berikutnya soal data pemilih, menurut dia, data tersebut saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran, dan data tersebut tentunya tersebar di berbagai daerah.
"Kalau bicarakan data pemilih, 'kan data pemilih dalam pemutakhiran, itu 'kan file-nya itu ada di berbagai daerah," katanya lagi.
(BACA JUGA:Daftar Harga Tiket Bus AKAP di Bekasi, Semua Rute Naik Drastis)
Untuk memastikan keamanan data tersebut, KPU RI telah meminta jajaran di daerah untuk cermat dan mengutamakan keamanan data dalam berbagai proses tahapan pemilu.
"Untuk memastikan data siber seluruh aplikasi ataupun tempat penyimpanan data KPU, kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan kami di daerah agar mengedepankan digital hygiene atau kebersihan digital," ucapnya.
Sebelumnya, diberitakan 105 juta data KPU diduga mengalami kebocoran. Kebocoran tersebut diunggah pada hari Selasa (6/9) oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka' yang juga membocorkan data riwayat browsing pelanggan Indihome dan data registrasi kartu SIM.
"Soal klaim peretas memiliki data KPU, kami belum tahu kebenarannya, yang jelas kalau KPU RI itu dalam kondisi aman dan terproteksi," ujar Idham.
(BACA JUGA:3 Sekawan Tersinggung Ditegur Warga Kecamatan Nyalindung saat Pesta Miras, Kini Terancam 15 Tahun Penjara)
Sebelumnya, warga dihebohkan dengan boocornya 1,3 miliar data SIM Card bocor.
Belum lagi kasus tersebut terungkap, kini data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (DPT Pemilu) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabarkan bocor.
Total data DPT Pemilu yang bocor berjumlah 105 juta penduduk Indonesia.
(BACA JUGA:Data 1,3 Miliar Pengguna SIM Card Bocor, Kemenkominfo Gandeng Cyber Crime Polri Lakukan Pengusutan)
(BACA JUGA:Pesawat Milik TNI AL Jatuh di Selat Madura)
(BACA JUGA:Nasib 6 Oknum TNI AD Tersangka Mutilasi Warga di Mimika Ditentukan di Makassar dan Jayapura)
Data 105 juta DPT Pemilu milik KPU yang bocor diperjual-belikan di forum daring Breached Forums.
Data itu dijual oleh anggota forum dengan username Bjorka dalam sebuah postingan di situs Breached Forums berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M".
Bjorka adalah akun yang membocorkan data pelanggan IndiHome dan menjual 1,3 miliar nomor handphone dan NIK pelanggan seluler Indonesia.
(BACA JUGA:1,3 Miliar Data Sim Card Dilaporkan Bocor, Kemenkominfo Lakukan Audit)
(BACA JUGA:Dugaan Kebocoran Data Kartu Seluler di Kominfo, PKS: Rakyat Bisa Hilang Kepercayaan!)
(BACA JUGA:Dugaan Kebocoran Data Kartu Seluler di Kominfo, PKS: Rakyat Bisa Hilang Kepercayaan!)
Menanggapi kabar bocornya data 105 juta DPT Pemilu, Komisioner KPU Idham Holik buka suara.
Dikatakannya, pihaknya sudah melakukan rapat dengan tim gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU.
Menurutnya berdasarkan hasil rapat, tidak ditemukan data keanggotaan partai yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bocor.
(BACA JUGA:Kominfo Bantah Data Pribadi Pengguna Kartu Seluler Bocor)
(BACA JUGA:Viral Dugaan Pungli di Stasiun Bekasi Timur, Penumpang KRL dan Ojol Kecewa)"
"Pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol menyatakan hal yang sama,” ujarnya, Rabu, 7 September 2022.
Untuk itu, dirinya belum mau berkomentar banyak terkait klaim kebocoran data yang diperdagangkan di situs Breached Forums.
“Kami belum bisa komentari karena sampai saat ini tidak ada laporan apa pun dari gugus tugas keamanan siber tentang data keanggotaan parpol dalam Sipol diretas," ujarnya.
(BACA JUGA:6 Anggota TNI AD Pelaku Mutilasi Warga Papua Segera Disidang, Pangdam Cenderawasih: Dijerat Pasal Berlapis)
Namun demikian, dirinya menegaskan sejauh ini data Sipol dalam kondisi aman. Idham pun membantah data itu bocor dari KPU karena tampilannya berbeda.
"Header-nya itu kan CMS. Jenis kelamin nomor KK, NIK, disabilitas. Ini bukan header yang biasanya kami tampilkan dalam format data KPU," pungkasnya.
(BACA JUGA:Pengumuman, Tarif Ojol Naik Mulai 10 September 2022, Berikut Daftarnya)
Diketahui Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia dengan detail Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.
Data pribadi itu dijual USD5 ribu atau setara Rp7,4 juta dengan kurs Rp14.898,20 per dolar Amerika. Semua data tersebut disimpan dalam file 20GB (uncompressed) atau 4GB (compressed).
Data 1,3 Miliar SIM Card
Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng Cyber Crime Polri mengusut kebocoran 1,3 miliar data SIM Card.
Kemenkominfo meminta pihat operator seluler bertanggung jawab penuh atas kebocoran 1,3 miliar data SIM Card tersebut.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan operator seluler merupakan pihak yang menyimpan data penggunanya. Jika data pelanggan bocor, operator wajib bertanggung jawab.
(BACA JUGA:1,3 Miliar Data Sim Card Dilaporkan Bocor, Kemenkominfo Lakukan Audit)
(BACA JUGA:Ganti SIM Card, Awas Rekening Dibobol)
(BACA JUGA:Angelina Sondakh Sebut Kak Seto Perjuangkan Hak Anaknya Saat Terjerat Kasus: Namun Suaranya Tak Didengar )
"Jadi sesuai Undang-Undang ITE, itu setiap pengendali data wajib menjaga keamanan dan juga kerahasiaannya. Memang, mereka harus mempunyai suatu sistem yang comply dan tanggung jawab," tegasnya di Jakarta, Senin 5 September 2022.
Tidak hanya itu, dikatakannya, Kemnkominfo juga meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM Card.
“Tadi kami sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membantu Dukcapil dan operator-operator untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi,” ungkapnya.
(BACA JUGA:Di Jakarta Utara, Korban KDRT Pilih Bungkam meski Sudah Viral di Media Sosial)
(BACA JUGA:Katanya Harga Lebih Murah Tapi BBM Revvo 89 di Seluruh SPBU Vivo Bekasi Kosong, Pengendara pun Auto Kecewa )
Ditegaskannya, Cyber Crime Polri juga akan menindaklanjuti dari hasil investigasi yang nanti akan didapatkan.
Dia menilai kebocoran data ini juga tidak bisa ditelusuri dari sisi pelanggaran administratif belaka, melainkan dari sisi pidananya.
"Itulah sebabnya kita berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," katanya.
(BACA JUGA:Fakta Baru Kasus Pembunuhan Purnawirawan TNI di Tangan Aseng, Terungkap Saat Rekonstruksi)
Dijelaskannya, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan operator seluler, Ditjen Dukcapil, BSSN, Cyber Crime Polri, serta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo sebagai pengampu untuk operator seluler.
Dari hasil pertemuan tersebut, disimpulkan data sampel pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang diduga bocor tidaklah sama, namun terdapat kemiripan rata-rata 15 hingga 20 persen.
Mengingat hal tersebut, Kemenkominfo memberikan waktu agar pihak terkait untuk melakukan pengecekan kembali dan penelusuran lebih lanjut sehingga diharapkan sumber kebocoran data menemui titik terang.
(BACA JUGA:Harga Bahan Pokok di Tangerang Katanya Sudah Melonjak Sebelum BBM Naik, Ini Penjelasan Disperindag)
“Kami, dari Kominfo, minta (mereka) segera mereka melakukan dan melaporkan kembali ke kami untuk bisa dimitigasi. Dan kalau memang ada kebocoran, segera diberitahu kepada masyarakat, siapa yang terdampak,” katanya.
Sebelumnya, beredar kabar melalui media sosial bahwa terjadi kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia yang dijual di situs Breach Forum seharga 50 ribu dolar AS oleh pengguna bernama Bjorka.
Pada Rabu (31/8) pekan lalu, melalui tangkapan layar yang dibagikan pengguna Twitter, Bjorka mengklaim memiliki total 1.304.401.300 data registrasi kartu SIM berupa nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, operator seluler yang digunakan, dan tanggal registrasi. Bjorka juga mengklaim telah membagikan dua juta data sampel secara gratis.
(BACA JUGA:Kemenkominfo Buka HUB.ID Wadahi Startup Raih Pendanaan)
“Kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya (data sampel) secara lengkap. Jadi kami ingin cari supaya kita tahu di mana dan data siapa ini yang bocor, serta bagaimana kita melakukan mitigasi dan pengamanannya,” kata Semuel.
Ia menegaskan Kementerian dan pihak terkait serius menangani dugaan kebocoran data kartu SIM ini. Semuel juga mengingatkan kepada operator seluler atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk wajib langsung mengecek apabila terindikasi kebocoran data.
“Setiap pelaku (PSE) sudah harus memiliki memitigasi dan mempersiapkan pengamanannya, menjaga kerahasiaannya, memitigasi risikonya kalau sampai bocor itu bagaimana, apa saja yang tidak boleh disatukan, ini yang perlu selalu dilakukan oleh penyelenggara,” katanya.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id