Pembangunan Wilayah Perbatasan, Mahfud MD: Jangan Mangkrak dan Terlibat Kasus Hukum
Mahfud MD saat memberi keterangan usai pencanangan Gerbangdutas 2023 di Makodim 1511, Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Kamis. 15 Juni 2023-Bnpp-
Pembangunan Wilayah Perbatasan, Mahfud MD: Jangan Mangkrak dan Terlibat Kasus Hukum - Ketua pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD meminta pembangunan wilayah perbatasan jangan sampai mangkrak.
Terlebih proses pembangunannya berbuntut kasus hukum.
Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD saat bersama Kepala BNPP Tito Karnavian melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Pebatasan (Gerbangdutas) 2023 di Makodim 1511, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), Kamis, 15 Juni 2023.
Dalam sambutannya Mahfud mengatakan Gerbangdutas merupakan wadah menyatukan komitmen bersama dalam rangka mengelola perbatasan negara.
BACA JUGA:
“Tujuan pertama dibentuknya Gerbangdutas untuk melindungi penduduk dan teritori Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945,” katanya.
Karenanya Pemerintah telah memutuskan pembangunan perbatasan merupakan prioritas nasional, dan Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian besar.
“Agar masyarakat di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Indonesia,” katanya.
Ditegaskannya BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Pulau Leti, Pulau Meatimiarang, Pulau Kisar dan Pulau Lirang merasa bangga menjadi warga Negara Indonesia.
BACA JUGA:
Dijelaskannya tahun 2023 pemerintah menganggarkan Rp7,7 triliun, untuk pembangunan di 15 provinsi, di 53 kabupaten/kota, dan 222 lokasi prioritas, termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Ini harus kita kawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat secara optimal digunakan dan kemajuan yang telah kita capai bersama dalam upaya membangun perbatasan dapat kita tingkatkan,” tegasnya.
Untuk itu diperlukakan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sampai dengan masyarakat.
“Hal tersebut semua merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pengelolaan perbatasan negara,” ujarnya.
BACA JUGA:
Pemerintah daerah hendaknya melakukan monitoring atas implementasi rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan tahun 2023.
Hasil monitoring harus dikoordinasikan dengan BNPP sebagai bahan evaluasi dari pengerjaan pembangunan perbatasan tahun 2023.
“Agar pembangunan jangan sampai mangkrak, dibangun langsung terlantar, tidak jalan hanya karena kurang koordinasi,” ungkapnya.
Padahal pada dasarnya rencana pembangunan itu sudah disertai dengan perencanaan anggaran.
Jika mangkrak berarti keliru dalam pelaksanaannya, tidak diteruskan dan terlantar.
BACA JUGA:
Dia juga berharap, jangan sampai terlibat atau terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanaannya.
“Sering tidak disengaja tiba-tiba ada sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan, ada yang bisa karena disengaja tapi ada juga yang karena lalai saja sebenarnya,” katanya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
