Jokowi Warning Kepala Daerah: Kalau Harga Beras Naik Rp200 atau Rp500 Perak Segera Intervensi!
Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Sekretariat Presiden-Youtube
"Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah bapak ibu sekalian itu naik meski hanya Rp200 atau Rp500 perak itu segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," tambah Presiden.
Karenanya, Presiden meminta agar kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu rantai pasokan pangannya.
"Pasokan berasnya dari mana, kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten atau kota. Telur dipasok dari kabupaten atau kota mana, bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana? Semua ini harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional, informasi ada di situ," bebernya.
Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk mengatasi inflasi.
(BACA JUGA:Ketua Banggar DPR Dorong Pemerintah Realokasi Anggaran Subsidi: Untuk Menekan Dampak Inflasi)
"Posisi per hari ini, dana 2 persen dana transfer umum itu kira-kira masih Rp2,17 triliun kemudian belanja tidak terduga Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun, artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota," tambahnya.
Presiden menegaskan agar realisasi APBD terus dikejar per September 2022 karena realisasinya masih 47 persen.
"Masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, dan Desember ini betul-betul anggaran yang ada segera bisa direalisasikan karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar," tegas Presiden.
Sumber:
