Ketua Banggar DPR Dorong Pemerintah Realokasi Anggaran Subsidi: Untuk Menekan Dampak Inflasi
Ketua Banggar DPR M Said Abudllah. (dok.dpr.go.id)--
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah mendorong pemerintah untuk merealokasi anggaran subsidi agar lebih tepat sasaran, serta menekan dampak negatif dari peningkatan laju inflasi.
Said mengatakan, pihaknya berharap agar masyarakat juga mendukung rencana pengurangan beban subsidi energi melalui realokasi anggaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
(BACA JUGA:Kamaruddin 'Sentil' Ferdy Sambo yang Ajukan Banding: Itu Akal-akalan Supaya Jadi Polisi)
(BACA JUGA:Gegara Suara Sayang di Rapat Komisi III Dengan Kapolri, Pandji Pragiwaksono Beri Komentar 'Mak Jleb')
Dia menyebutkan, nantinya anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
"Artinya, subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022.
Bahkan, ungkap Said, kebijakan realokasi subsidi energi tersebut diyakini bisa meredam dampak yang muncul akibat lonjakan inflasi.
Dia mencontohkan, dana subsidi energi itu bisa untuk mendorong produksi UMKM dan anggaran itu juga dapat difokuskan untuk subsidi BBM bagi pelaku UMKM yang teknisnya diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.
(BACA JUGA:Sri Mulyani: 68 Persen Konsumsi Elpiji 3 Kilogram Dinikmati Orang Kaya)
(BACA JUGA:Menteri ESDM: Pakai Motor Listrik Hemat 60 Persen BBM Daripada Motor Bensin)
Said menyebutkan, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pada tahun ini pemerintah telah menganggarkan subsidi energi mencapai Rp 502 triliun.
"Dana tersebut hanya habis digunakan untuk mensubsidi harga energi yang saat ini sebesar 80 persen subsidi LPG 3 kilogram yang dikonsumsi masyarakat mampu," ujar Said.
Lebih lanjut dia mengatakan, kelompok masyarakat mampu juga mengonsumsi Pertalite, sehingga kuota yang tersedia tidak mampu memenuhi permintaan.
"Perkiraan pemerintah, pada Oktober 2022, stok Pertalite habis, jika menyimulasikan dengan tren konsumsi sekarang ini," ucap Said.
.jpeg)
Sumber:
