Konstitusi
Dihapusnya Presidential Threshold Untungkan Semua Pihak
Pada Kamis, 2 Januari 2024, MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK 6 Februari
Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK 6 Februari
Pemerintah dan DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa Dilaksanakan 6 Februari 2025
Pemerintah dan DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa Dilaksanakan 6 Februari 2025
Muara Enim Diguncang Isu Kecurangan Pilkada: Warga Kecewa, Mengapa Pilkada Diadakan?
Muara Enim Diguncang Isu Kecurangan Pilkada: Warga Kecewa, Mengapa Pilkada Diadakan?
Hasto PDIP Akan Gugat Pimpinan KPK Saat Ini ke MK, Diduga Jadi Politik Balas Budi Jokowi
Hasto PDIP Akan Gugat Pimpinan KPK Saat Ini ke MK, Diduga Jadi Politik Balas Budi Jokowi
Dengar Kabar Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Bakal Gelar Rapat Ulang Bersama KPU, Kemendagri dan Bawaslu
Dengar Kabar Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur, Komisi II DPR RI Bakal Gelar Rapat Ulang Bersama KPU, Kemendagri dan Bawaslu
Mendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Diundur karena Putusan Sela MK
Mendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Diundur karena Putusan Sela MK
DPR Sebut Pelantikan Kepala Daerah Akan Diundur, Dasco Ungkap Alasannya
DPR Sebut Pelantikan Kepala Daerah Akan Diundur, Dasco Ungkap Alasannya
Soal Desakan Makzulkan Gibran, Luhut: Taati Konstitusi, Kalau Tidak Jangan Tinggal di Indonesia
Soal Desakan Makzulkan Gibran, Luhut: Taati Konstitusi, Kalau Tidak Jangan Tinggal di Indonesia
Spritualitas, Integritas, Kualitas Bernegara POLRI Membangun Negara Hukum Demokratis Konstitusional Indonesia
Spritualitas, Integritas, Kualitas Bernegara POLRI Membangun Negara Hukum Demokratis Konstitusional Indonesia
Mendadak Dapil
Mendadak Dapil
Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar
Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar
MK Tegaskan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun
MK Tegaskan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun
Menteri Nusron Sambut Baik Putusan MK Soal HAT di IKN, Siap Jalankan dan Koordinasi Instansi Terkait
Menteri Nusron Sambut Baik Putusan MK Soal HAT di IKN, Siap Jalankan dan Koordinasi Instansi Terkait
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan, MK Cegah Kriminalisasi Wartawan
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan, MK Cegah Kriminalisasi Wartawan
Kolegium MK
Kolegium MK
Desakan Gunakan Amandemen ke-25 Menguat, Donald Trump Dituding “Tak Waras” dan Terancam Digulingkan
Desakan Gunakan Amandemen ke-25 Menguat, Donald Trump Dituding “Tak Waras” dan Terancam Digulingkan
Pahami Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sekjen ATR/BPN Imbau Jajaran Tak Ragu Ambil Keputusan
Pahami Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sekjen ATR/BPN Imbau Jajaran Tak Ragu Ambil Keputusan
TERKINI
PILIHAN
