berita politik, politik terkini, kabar parlemen, dinamika parpol, kebijakan publik, pemerintahan indonesia, isu politik nasional
Kritik terkait susunan Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar dan kurang efisien akhirnya direspon langsung oleh Presiden Prabowo Subianto
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam klaster pendidikan sebagai tindakan inkonstitusional dampaknya mulai diperhitungkan
Presiden Prabowo Subianto menyebut kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menggarap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dengan ekstra serius serta terbuka
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar pemerintah dan DPR menyusun regulasi khusus menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029.
Bahlil tegaskan Golkar setia dukung Prabowo-Gibran. Ketua Umum Golkar ini juga patok target di atas 102 kursi DPR pada pemilu mendatang.
DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanaskan mesin politik menjelang Pemilu 2029 dengan mengukuhkan 1.500 relawan.
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mengusulkan pembentukan peradilan etika yang berlaku bagi seluruh penyelenggara negara sebagai langkah memperkuat pencegahan korupsi.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi meluruskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah juga berhak memberikan kritik kepada pihak yang kerap mengkritik pemerintah.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hasil survei terbaru SMRC mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi salah satu bahan evaluasi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51 persen.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak akan langsung mengabulkan permintaan tambahan DAU dari pemerintah daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji PPPK.
Mensesneg Prasetyo Hadi angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar setiap partai politik memperkuat sistem sekolah partai sebagai bekal bagi calon kepala daerah sebelum diusung dalam kontestasi Pilkada.
Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh aparat negara, termasuk para jenderal TNI, terlibat langsung dalam gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU RI Parsadaan Harahap karena terbukti melanggar KEPP terkait penggunaan helikopter saat menghadiri pelantikan Kelompok KPPS di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.
Partai Gerakan Rakyat (PGR) menegaskan komitmennya menampung aspirasi internal yang menginginkan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar meminta pemerintah memastikan calon pengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) memiliki integritas, kompetensi, serta mampu menjaga independensi bank sentral.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.204 Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 dalam upacara yang digelar di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memetakan pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh kepala daerah agar kebijakannya maupun langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berlandaskan hukum.