Pengamat: RI Negara Kepulauan, Pembangunan Sektor Kemaritiman Pasca 2024 Harus Tetap Berlanjut

Pengamat: RI Negara Kepulauan, Pembangunan Sektor Kemaritiman Pasca 2024 Harus Tetap Berlanjut

Pengamat maritim Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa -Istimewa-

Dimana total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2), Dimana 5.80 juta km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah lautan. 

"Selama negara kita masih terdiri dari banyak pulau dan belum ada teknologi yang mampu menyatukan pulau-pulau itu menjadi satu benua. Maka selamanya Indonesia merupakan negara maritim dan Indonesia selamanya membutuhkan pembangunan di bidang maritim," ungkap Capt. Hakeng.

"Bagaimana mungkin distribusi pangan akan bisa merata ke seluruh pelosok negeri tanpa menggunakan kapal-kapal niaga kita? Bagaimana mungkin pemerintah mendistribusikan jutaan ton BBM ke seluruh pelosok negeri, sehingga ada BBM satu harga ini tanpa menggunakan kapal laut?," tegas Capt. Hakeng, SekJend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI).

Capt. Hakeng juga menyoroti beberapa isu dan memberikan beberapa masukkan kepada pemerintahan untuk bisa dijadikan perhatian.

(BACA JUGA:Mazdjo Pray ke Yusuf Mansur: Bisnis ya Bisnis Saja, Gak Perlu Ditempel-Tempelin Dengan Gelar Uztaz Antum!)

Isu pertama yang dibahasnya adalah mengenai Lima Pilar Poros Maritim Dunia. Dimana menurutnya fokus atau pekerjaan rumah besar yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait Pilar Pertama, Ketiga dan Keempat.

Dimana pada pilar yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 

"Saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat agar memaksimalkan budaya maritim. Salah satu alternatif yang saya usulkan adalah dengan memasukan pendidikan maritim ke mata kuliah wajib  seperti mata kuliah character building lainnya, Pancasila dan Agama di kampus-kampus Indonesia," tuturnya. 

Pada pilar ketiga yang menurut Capt. Hakeng patut mendapat perhatian adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. 

(BACA JUGA:Pemilik Wajib Tahu 'Penyakit' Umum CR-V Turbo 2017)

Secara umum sebetulnya sudah bagus, hanya memang masih terdapat aspek yang patut menjadi perhatian. Terutama kelemahan yang dimiliki adalah konsistensi. 

"Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi penjabaran dan pemberitaan terkait Indonesia sebagai negara maritim luar biasa dahsyatnya. Saya sebagai praktisi maritim saat itu sangat bahagia serta bangga. Tapi saya rasakan diperiode kedua pemerintahan Jokowi terjadi penurunan konsistensi terkait keinginannya membangun indonesia sebagai negara maritim.

Pilar keempat yang jadi fokus pembahasan Capt. Hakeng adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. 

"Kata diplomasi saya soroti ini sebagai titik yang belum bisa maksimal. Diplomasi hanya untuk area government/pemerintah yang bisa berdiplomasi dengan negara lain. Karena itu saya mendorong agar pilar keempat ini dilebarkan maknanya menjadi Promosi Maritim, sehingga bisa melibatkan seluruh elemen bangsa," tegasnya.

 (BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa: Wapres Ma'ruf Amin 'Mencla-Mencle', Ulama Tapi Kok 'Paksa' Ummat Disuntik Vaksin Haram)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: