Penunjukan Laksamana Yudo Margono Sebagai Panglima TNI Sejalan Dengan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia
KSAL Yudo Margono (instagram.com) --
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Penunjukan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit adalah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.
BACA JUGA:KTT G20 Harus Jadi Langkah Strategis Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia
BACA JUGA:Dahsyat, Ekonomi Maritim Indonesia Bisa Hasilkan Rp7 Ribu Triliun
Jenderal Andika Perkasa lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.
Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Pimpinan MPR. Dalam Surpres tersebut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dan menjatuhkan pilihan kepada Calon Tunggal yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan, langkah Presiden Jokowi mencalonkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.
"Saya mengapresiasi positif Presiden Jokowi dalam menunjuk KSAL Laksamana Yudo sebagai Calon Tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Ini sangat tepat, karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan," ujar Capt Hakeng, Rabu 30 November 2022.
Pengamat Maritim, Capt. Hakeng Jayawibawa (IST)--
BACA JUGA:Perang Rusia Ukraina Ternyata Bisa Berdampak Positif Bagi Dunia Maritim dan Pelaut Indonesia Lho
BACA JUGA:Pengamat: RI Negara Kepulauan, Pembangunan Sektor Kemaritiman Pasca 2024 Harus Tetap Berlanjut
Capt. Hakeng menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI. "Jika merujuk pada UU TNI yang menyebutkan bahwa Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran panglima TNI berasal dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," imbuhnya.
Disamping amanah UU TNI tersebut, Capt. Hakeng menyebutkan bahwa Indonesia adalah bangsa maritim. Negara Indonesia ini terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau.
"Sebagai bangsa maritim harusnya kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dimana 5.80 km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Dan juga, dalam kesempatan pertama Ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa kita telah terlalu lama memunggungi lautan. Jadi penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan disamping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," jelas Capt. Hakeng.
.jpeg)
Sumber:
