PDIP Diminta Tak Besar Hati terkait dengan Undangan TKN Prabowo-Gibran

PDIP Diminta Tak Besar Hati terkait dengan Undangan TKN Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Muda Saleh.-FIN/Dok Pribadi-

FIN.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta agar tidak merasa besar hati dengan adanya undangan pertemuan yang dilakukan antara Megawati dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani. Pasalnya, bisa jadi pertemuan itu hanya untuk meredam dinamika politik setelah Pilpres 2024.

"Saya pikir, Pak Prabowo itu seorang negarawan, pemimpin sejati. Jadi dengan siapa pun lawan politiknya, jika pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka merajut kebersamaan dalam membangun negara ke arah yang lebih baik tidak masalah," kata Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Muda Saleh kepada FIN.CO.ID, Kamis 11 April 2024.

BACA JUGA:

Dia mengatakan, jangan sampai PDIP besar hati dengan adanya undangan itu. Apalagi, sambungnya, berharap mendapatkan jabatan strategis dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Namun, bukan berarti PDIP lantas melakukan manuver seolah-olah besar kepala dengan anggapan mendapatkan harapan besar dalam struktural kabinet misalnya. Lagipula, kan baru bertrmu dengan Mas Roslan, belum dengan Pak Prabowo," kata Muda.

Muda menambahkan, sikap reaksinoner yang ditunjukkan oleh PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto memperlihatkan partai berlambang banteng tersebut tidak siap dengan posisinya sebagai oposisi dalam dunia pokitik ke depan. Apalagi, kata dia, Jokowi disebut ingin merebut PDIP dari tangan Megawati.

"Apa yang disampaikan Hasto dalam beberapa statementnya pekan ini memperlihatkan adanya kesombongan partainya, rasa dendam terhadap Presiden Jokowi. Kan hal ini bisa dilihat dari apa yang disampaikan Hasto mengenai isu adanya keinginan Jokowi untuk merebut Partai Golkar ataupun PDIP, dan ini berbasis fitnah. Bahkan saya menyebut langsung melalui WhatsApp ke Hasto dirinya sedang berhalusinasi," pungkasnya.

Selain itu, Muda juga menilai, adanya banyak ketakukan yang dihadapi PDIP jika posisinya sebagai oposisi usai kekalahan dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan, PDIP ingin masuk kabinet tapi tidak lewat jalur Jokowi.

"Pertama adalah PDIP ingin menempatkan posisi mendukung pemerintah, tetapi tidak melalui Presiden Jokowi, melainkan lewat historis yang pernah dibangun antara Pak Prabowo dengan Bu Mega," katanya.

Kedua, sambungnya, mencoba memecah belah keharmonisan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo melalui manuver yang saya yakini bukan dari Bu Mega yang dilakukan oleh Sekjen Hasto Kristiyanto. 

"Dan yang ketiga adalah PDIP akhirnya menyadari bahwa dukungan rakyat sudah sangat menurun sehingga berbagai instrumen baik politik, ekonomi dan sejunlah kebijakan pada masa mendatang mengakibatkan PDIP makin mengalami ktisis dan degradasi dalam kancah politik nasional," tutup Muda.

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Mihardi

Tentang Penulis

Sumber: