Didukung DPR, Mahfud MD Tegaskan Alasan Bentuk Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Menko Polhukam Mahfud MD.-kemenkopolhukam.go.id-
"Sementara pelaku koorporasi dinyatakan bersalah dan sudah inkrah," tambahnya.
BACA JUGA:
- Dalami TPPU Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI, Kejagung Periksa 2 Petinggi Kemenkominfo dan 2 Direktur Utama
- Soal Kasus TPPU Budhi Sarwono, KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Boyamin Saiman
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan bahwa Komite TPPU akan membentuk tim gabungan atau satgas terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
"Oh nanti sebentar lagi (pembentukan tim gabungan), tapi kan keputusan tadi bagus sudah merupakan apa yang kami putuskan di dalam dan sudah disetujui DPR. Ini pekan depan sudah mulai libur Lebaran," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
Menko Polhukam RI itu menjelaskan terdapat perbedaan antara satgas dengan Komite TPPU.
Menurut Mahfud MD, pembentukan komite bersifat permanen dengan mengikuti jabatan dan periode.
BACA JUGA:
- Kasus TPPU Bupati Banjarnegara, KPK Panggil Koordinator MAKI Boyamin Saiman
- Permintaan Jokowi pada PPATK: Harus Jeli Modus Baru TPPU dan Pendanaan Teroris
Sementara itu menurut Mahfud, pembentukan satgas, bersifat kasuistis yaitu pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.
"Satgas itu seperti Ad hoc penyelesaian kasus ini, kasus ini, itu satgas namanya tidak permanen," beber Mahfud.
Dia juga menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni bahwa pembentukan satgas oleh Komite TPPU tidak diperlukan.
Mahfud menegaskan bahwa pembentukan komite, mencakup semua urusan terkait TPPU di semua institusi.
BACA JUGA:
- Periksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, KPK Gali Unsur TPPU dalam Jual Beli Mobil Mewah Suami Bupati Probolinggo
- Diperiksa KPK, Keponakan Surya Paloh Ngaku Tak Dicecar Aliran TPPU ke Partai NasDem, Malah Jual-Beli Mobil
Namun menurut dia, pembentukan satgas hanya akan mengurus persoalan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Sahroni mengatakan keberadaan satgas tidak lagi diperlukan karena memiliki kesamaan sistem dan struktur dengan Komite TPPU.
Menko Polhukam Mahfud MD.-Humas Kemenko Polhukam-
Sumber:
