Memandang IKN, Meletakkan Tonggak Sejarah Peradaban Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045
Ilustrasi - Desain IKN Nusantara-Birkompu-
Adapun luas wilayah darat IKN Nusantara meliputi di dalamnya yaitu kawasan IKN Nusantara seluas 56.180 hektar dan kawasan pengembangan IKN Nusantara seluas 199.962 hektar.
Timeline Pengembangan IKN Nusantara
Pembangunan IKN Nusantara telah dimulai sejak 2022 lalu untuk Tahap 1 Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP), yang targetnya rampung pada 2024 mendatang.
Terdapat 34 paket pekerjaan pembangunan IKN. Dari jumlah tersebut, 29 paket pekerjaan telah dilakukan penandatanganan kontrak. Lalu, 5 paket pekerjaan masih dalam proses pelelangan.
Ketua Satgas IKN Nusantara, Danis H Sumadilaga menjelaskan, sudah mulai ada pembicaraan inisiasi sektor – sektor ekonomi prioritas.
BACA JUGA:Garap IKN Nusantara, Kementerian PUPR Gandeng Jepang
Dia menyebut, pada 2025-2029 sudah mulai menyiapkan fasilitas transportasi umum, perluasan kawasan, proses pemindahan, pengembangan riset, pembangunan lanjutan infrastruktur.
“Mulai 2030 kita harapkan yang diinisiasi sudah melakukan pengembangan kawasan kawasan industri dan sektor lain di dalamnya,” ucap Danis.
Ketua Satgas Pembangunan IKN Nusantara, Danis H Sumadilaga-Sigit Nugroho untuk FIN.CO.ID-
Kemudian juga bagaimana meningkatkan investasi dan kapasitas produksi kluster ekonomi. Selanjutnya pada 2035-2039, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem percepatan pembangunan.
“Berdasarkan rencana ada sembilan wilayah pertumbuhan. Sekarang kita berada di tahapan awal yaitu 2020-2024 berbicara mengenai infrastruktur dasar,” kata Danis.
BACA JUGA:Rekrutmen IKN 2022 untuk PNS dan Non PNS Dibuka, Buruan Daftar Sebelum Penutupan!
Danis mengatakan, sudah ada serah terima rencana detail tata ruang (RDTR) dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Otorita IKN. RDTR tersebut akan menjadi panduan pengembangan IKN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai perencanaan.
Danis mengakui bukan hal mudah menjaga urban sprawl suatu perkotaan. Sebab itu adanya RDTR IKN diharapkan agar proses pembangunan dan pengembangan IKN berjalan sesuai rencana.
“Otorita IKN memiliki kewenangan berdasarkan UU untuk menjaga implementasi pembangunan di 9 wilayah tadi,” tutur Danis.
.jpeg)
Sumber:
