Tragedi Kanjuruhan Harus Jadi Titik Balik Sepakbola Indonesia

Tragedi Kanjuruhan Harus Jadi Titik Balik Sepakbola Indonesia

Aksi 1000 lilin dukungan untuk tragedi kanjuruhan malang--

BACA JUGA:Mabes Polri Bergerak Buru Suporter Arema yang Lakukan Pengrusakan dan Pembakaran saat Tragedi Kanjuruhan

BACA JUGA:Cegah Terulangnya Tragedi Kanjuruhan, Polri Revisi Regulasi Pengamanan Olahraga

Membangun Kesadaran Bersama

Hal yang tidak kalah penting dalam pembenahan sepakbola di Indonesia yaitu membangun kesadaran bersama bahwa sepakbola harus berjalan sebagaimana mestinya. 

Tidak ada nyawa yang seharga sepakbola, harusnya menjadi pedoman bersama yang harus dijaga, baik itu oleh suporter, klub, federasi, aparat keamanan, hingga Pemerintah. 

Dalam hal kaitannya dengan informasi, Arya Sandhiyudha juga mengingatkan bahwa informasi yang benar dan valid dalam mengabarkan suatu kejadian, haruslah menjadi kewajiban dari pihak-pihak yang dibiayai melalui APBN maupun APBD, serta memiliki otoritas, termasuk juga dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari animo masyarakat terhadap sepakbola. 

"Kita lihat dalam tragedi Kanjuruhan, informasi itu serta merta. Kedepan harus diperhatikan protokolnya. Setiap kali ada potensi gangguan, informasi serta merta diberikan kepada mereka yang berkepentingan di sana untuk menghindari potensi itu menjadi gangguan nyata. Lalu ada misalnya informasi berkala. Informasi berkala itu sifatnya perbaikan-perbaikan atau mitigasi, juga menjadi semacam pengobatan bagi mereka yang jadi korban," tegasnya. 

BACA JUGA:5 PR Indonesia dari FIFA usai Tragedi Kanjuruhan

BACA JUGA:Ditetapkan Sebagai Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC: Tanggung Jawab Ini Saya Pikul

Jalankan Statuta FIFA

Senada dengan Arya, pengamat Sepakbola Christoper Haloho mengatakan bahwa sebenarnya kejadian-kejadian buruk sepakbola di Indonesia bisa dihindari, jika pihak-pihak yang terkait didalamnya berpedoman pada statuta FIFA. 

Sebut saja mengenai standar stadion, pedoman pengamanan hingga standar operasional prosedur tentang manajemen konflik, semuanya sudah diatur dalam Statuta FIFA dan tinggal dijalankan oleh stakeholder yang berkepentingan. 

"Mungkin sekarang aturannya itu tidak ketat, karena Pemerintah itu baru bergerak ketika ada sanksi yang tegas. Misalnya ada standar suatu kelayakan suatu stadion tapi tidak ada sanksi yang tegas, maka berarti pemerintah juga akan mem-bodo-amat kan," tuturnya. 

"Pemerintah harus tegas kepada daerah, terutama misalnya terkait standar pembuatan stadion yang harus sesuai dengan standar FIFA. Jadi misalnya kalau ini kan stadion yang mereka kelola, kalau tidak sesuai dengan standar FIFA, harus ada sanksi yang jelas," sambungnya. 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: