Nasional

Soal Rencana KPK di Korupsi Lukas Enembe, Wakil Ketum MUI Buka Suara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Soal Rencana KPK di Korupsi Lukas Enembe, Wakil Ketum MUI Buka Suara
Waketum MUI Anwar Abbas

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Rencana KPK tersebut membuat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas buka suara.

Anwar Abbas mengatakan sangat mendukung upaya KPK menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi.

(BACA JUGA:Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!)

(BACA JUGA:Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Polri Bakal Turun Tangan )

(BACA JUGA: Lukas Enembe Siap-Siap ya, KPK Segera Layangkan Panggilan Kedua )

"Hal ini tentu sangat kami dukung karena cara ini tentu juga akan bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pihak lain yang diduga telah melakukan tindak korupsi," katanya dalam keterangannya, Rabu, 21 September 2022.

Menurut dia, langkah penerapan pembuktian terbalik itu bisa menghentikan secara baik dan cepat semua isu yang berseliweran tentang para terduga pelaku tindak pidana korupsi, sehingga stabilitas kehidupan di tengah masyarakat dapat terjaga.

Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (19/9), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK menerapkan pembuktian terbalik terhadap salah satu dugaan kasus korupsi di Provinsi Papua yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

(BACA JUGA:Kasus Suap Rektor Unila, KPK Periksa Dua Saksi, Dosen dan Bendahara)

(BACA JUGA:Bjorka Asli Siap-Siap, Polri Lakukan Pemburuan dengan Gandeng Pihak Luar Negeri)

Alex mengatakan KPK akan menghentikan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan korupsi Lukas Enembe, jika Gubernur Papua itu bisa membuktikan sumber uang yang dia gunakan dalam transaksi keuangan memang berasal dari dana yang secara hukum merupakan hak dia.

Anwar Abbas menilai cara yang digunakan KPK dalam menangani dugaan kasus korupsi itu menarik karena dapat memanggil pihak-pihak terduga korupsi untuk membuktikan harta milik mereka.

(BACA JUGA:Pamela Safitri Blak-blakan Rajin Cuci Payudara, 'Biar Lembut dan Gak Kering')

(BACA JUGA:Ridwan Kamil Tampil Memukau Saat Peresmian Jalan Tol Cibitung-Cilincing: Semoga Memperkuat Ekonomi Jabar)

"Cara yang ditawarkan KPK ini jelas merupakan sebuah langkah yang menarik, karena KPK telah menempuh cara pembuktian terbalik dalam menyelesaikan

masalah. KPK dapat memanggil pihak-pihak terduga itu untuk membuktikan asal muasal dari kekayaan mereka," kata Anwar.

Apabila kekayaan tersebut memang diperoleh tersangka melalui cara benar dan legal secara hukum, lanjutnya, maka hal tersebut harus dihormati KPK dengan menghentikan penyidikan. Namun, jika harta kekayaan itu diperoleh dengan cara-cara tidak benar, maka tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(BACA JUGA: Buntut Kecelakaan Beruntun, 13 Pemilik Lahan di Sekitar KM 253 Tol Pejagan-Pemalang Diperiksa)

(BACA JUGA:Megawati Usul Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tak Berubah, KPU Beberkan Aturan dalam UU )

Terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara tersebut.

Publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat upaya paksa telah dilakukan, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.

(BACA JUGA:Koalisi SPSK Minta Menaker Tidak Lepas Tangan Soal Permasalahan Penempatan PMI di Inggris)

KPK melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Lukas Enembe untuk diperiksa. Surat pertama dilayangkan KPK pada 7 September 2022 untuk pemeriksaan pada 12 September 2022 di Mako Brimob Papua, namun Lukas tidak memenuhi panggilan tersebut.

Polri Siap Turun Tangan

Polri bakal turun tangan dalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.

Polri memastikan akan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangangi Lukas Enembe, tersangka dugaan korupsi.

Untuk diketahui KPK belum melakukan upaya jemput paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

(BACA JUGA: Lukas Enembe Siap-Siap ya, KPK Segera Layangkan Panggilan Kedua )

(BACA JUGA:Lukas Enembe Diduga Setor Rp 560 Miliar ke Kasino Judi, Denny Siregar: Pengkhianat Rakyat Papua)

(BACA JUGA:Aliran Dana Lukas Enembe ke Kasino Diduga Capai Rp 560 Miliar, Alvin Lie: Entah Duit Dari Mana)

Wakil Metua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya masih menunggu itikat baik Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Selain itu ada alasan lain yang membuat tim penyidik KPK belum melakukan penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dikatakan Alexander Marwata, alasan lain yang membuat pihaknya belum melakukan penjemputan paksa karena kondisi di Papua yang sedang memanas.

(BACA JUGA:Terkait Kriminalisasi Lukas Enembe, Giliran Mahfud MD yang Buka Suara )

(BACA JUGA:Dituding Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe, KPK Beri Jawaban dengan Sederet Fakta)

Warga Papua banyak yang mendukung atau membela Lukas Enembe. Sehingga tim penyidik masih belum memungkinkan untuk melakukan penjemputan paksa.

"Kita lihat situasi, nggak mungkin kita paksakan kalau di sana situasinya seperti itu," ungkapnya, Senin, 19 September 2022.

Diungkapkannya, pihaknya siap mengambil langkah agar jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan dari penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

(BACA JUGA:Fantastis, Aliran Uang Lukas Enembe Tembus Setengah Triliun Rupiah di Rumah Judi)

(BACA JUGA:Mencengangkan, Uang Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Rumah Judi )

KPK juga tidak ingin terjadi kerusuhan atau pertumpahan darah dari penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

"Kita tidak ingin ada pertumpahan darah atau apapun kerusuhan yang terjadi sebagai akibat upaya-upaya yang kita lakukan," tandasnya.

Terkait hal tersebut Kabag Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menyebut pihaknya siap membantu KPK. 

(BACA JUGA:Catat! IKN Nusantara Bukan Sekadar Wacana, Tapi Sebuah Kepastian, Ini Buktinya)

Dijelaskannya Polri selalu bersedia membantu instansi terkait dalam penanganan kasus tindak pidana, termasuk KPK.

Polri akan membantu KPK dalam proses penanganan kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe.

(BACA JUGA:Keren... Siapkan Rp100 Triliun, Jokowi Perintahkan BUMN Beli Hasil Tani Sesuai Harga dari Petani)

"Hakekatnya Polri senantiasa memberikan bantuan apabila dibutuhkan oleh instansi terkait," ujarnya, Rabu, 21 September 2022.

Setengah Triliun Aliran Dana ke Kasino

Aliran dana Gubernur Papua Lukas Enembe sangat fantastis. Nilainya mencapai Rp560 miliar atau setengah triliun rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe bukan hanya gratifikasi bernilai Rp1 miliar, tetapi mencapai ratusan miliar.

"Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar," katanya saat memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 19 September 2022.

(BACA JUGA:Mencengangkan, Uang Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Rumah Judi )

(BACA JUGA:Gubernur Papua Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, KPK Bilang Begini)

(BACA JUGA:Fantastis, Segini Banyaknya Uang Gubernur Papua Lukas Enembe yang Diblokir PPATK)

Diungkapkannya, adapun dugaan tersebut, ditemukan dalam 12 hasil analisis yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilanjutkan Mahfud, PPATK telah memblokir atau membekukan rekening Enembe sebesar Rp71 miliar. 

Ditambahkannya ada pula kasus korupsi lainnya yang diduga terkait dengan kasus Enembe ini, seperti tentang dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang.

(BACA JUGA:PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe )

(BACA JUGA:Gubernur Lukas Enembe, Kepala Daerah Ketiga di Papua yang Jadi Tersangka Korupsi)

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan, pembekuan atau penghentian transaksi keuangan terkait kasus Enembe dilakukan pada 11 penyedia jasa layanan keuangan, seperti asuransi dan bank. 

Ia pun mengatakan, mayoritas transaksi keuangan oleh anak Enembe.

Lalu, Yustiavandana juga menyampaikan, 12 hasil analisis dari pihaknya itu telah diselidiki sejak 2017 dengan beragam variasi kasus. Di antaranya, setoran tunai dan setoran melalui pihak-pihak lain yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

(BACA JUGA:Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK di Mako Brimob, Ini Alasan Gubernur Papua Lukas Enembe)

"Sebagai contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55.000.000 dolar atau Rp560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dengan nilai fantastis, 5.000.000 dolar," ucap dia.

Selain itu, tambah dia, PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan berupa jam tangan dari setoran tunai tersebut, sebesar 55.000 dolar AS.

"PPATK juga mendapatkan informasi, bekerja sama dengan negara lain, ditemukan ada aktivitas perjudian di dua negara berbeda dan itu juga sudah kami analisis sampaikan kepada KPK," ucap dia.

 

Berita Terkait