Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Polri Bakal Turun Tangan
Polri bakal turun tangan dalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.
JAKARTA,, FIN.CO.ID - Polri bakal turun tangan dalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.
Polri memastikan akan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangangi Lukas Enembe, tersangka dugaan korupsi.
Untuk diketahui KPK belum melakukan upaya jemput paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca Juga
(BACA JUGA: Lukas Enembe Siap-Siap ya, KPK Segera Layangkan Panggilan Kedua )
(BACA JUGA:Lukas Enembe Diduga Setor Rp 560 Miliar ke Kasino Judi, Denny Siregar: Pengkhianat Rakyat Papua)
(BACA JUGA:Aliran Dana Lukas Enembe ke Kasino Diduga Capai Rp 560 Miliar, Alvin Lie: Entah Duit Dari Mana)
Wakil Metua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya masih menunggu itikat baik Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Selain itu ada alasan lain yang membuat tim penyidik KPK belum melakukan penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dikatakan Alexander Marwata, alasan lain yang membuat pihaknya belum melakukan penjemputan paksa karena kondisi di Papua yang sedang memanas.
(BACA JUGA:Terkait Kriminalisasi Lukas Enembe, Giliran Mahfud MD yang Buka Suara )
(BACA JUGA:Dituding Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe, KPK Beri Jawaban dengan Sederet Fakta)
Warga Papua banyak yang mendukung atau membela Lukas Enembe. Sehingga tim penyidik masih belum memungkinkan untuk melakukan penjemputan paksa.
"Kita lihat situasi, nggak mungkin kita paksakan kalau di sana situasinya seperti itu," ungkapnya, Senin, 19 September 2022.
Diungkapkannya, pihaknya siap mengambil langkah agar jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan dari penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.
Baca Juga
(BACA JUGA:Fantastis, Aliran Uang Lukas Enembe Tembus Setengah Triliun Rupiah di Rumah Judi)
(BACA JUGA:Mencengangkan, Uang Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Rumah Judi )
KPK juga tidak ingin terjadi kerusuhan atau pertumpahan darah dari penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.
"Kita tidak ingin ada pertumpahan darah atau apapun kerusuhan yang terjadi sebagai akibat upaya-upaya yang kita lakukan," tandasnya.
Terkait hal tersebut Kabag Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menyebut pihaknya siap membantu KPK.
(BACA JUGA:Catat! IKN Nusantara Bukan Sekadar Wacana, Tapi Sebuah Kepastian, Ini Buktinya)
Baca Juga
Dijelaskannya Polri selalu bersedia membantu instansi terkait dalam penanganan kasus tindak pidana, termasuk KPK.
Polri akan membantu KPK dalam proses penanganan kasus yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe.
(BACA JUGA:Keren... Siapkan Rp100 Triliun, Jokowi Perintahkan BUMN Beli Hasil Tani Sesuai Harga dari Petani)
"Hakekatnya Polri senantiasa memberikan bantuan apabila dibutuhkan oleh instansi terkait," ujarnya, Rabu, 21 September 2022.
Setengah Triliun Aliran Dana ke Kasino
Aliran dana Gubernur Papua Lukas Enembe sangat fantastis. Nilainya mencapai Rp560 miliar atau setengah triliun rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe bukan hanya gratifikasi bernilai Rp1 miliar, tetapi mencapai ratusan miliar.
"Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar," katanya saat memberi keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 19 September 2022.
(BACA JUGA:Mencengangkan, Uang Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Rumah Judi )
(BACA JUGA:Gubernur Papua Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, KPK Bilang Begini)
(BACA JUGA:Fantastis, Segini Banyaknya Uang Gubernur Papua Lukas Enembe yang Diblokir PPATK)
Diungkapkannya, adapun dugaan tersebut, ditemukan dalam 12 hasil analisis yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dilanjutkan Mahfud, PPATK telah memblokir atau membekukan rekening Enembe sebesar Rp71 miliar.
Ditambahkannya ada pula kasus korupsi lainnya yang diduga terkait dengan kasus Enembe ini, seperti tentang dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang.
(BACA JUGA:PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe )
(BACA JUGA:Gubernur Lukas Enembe, Kepala Daerah Ketiga di Papua yang Jadi Tersangka Korupsi)
Dalam kesempatan yang sama, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan, pembekuan atau penghentian transaksi keuangan terkait kasus Enembe dilakukan pada 11 penyedia jasa layanan keuangan, seperti asuransi dan bank.
Ia pun mengatakan, mayoritas transaksi keuangan oleh anak Enembe.
Lalu, Yustiavandana juga menyampaikan, 12 hasil analisis dari pihaknya itu telah diselidiki sejak 2017 dengan beragam variasi kasus. Di antaranya, setoran tunai dan setoran melalui pihak-pihak lain yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.
(BACA JUGA:Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK di Mako Brimob, Ini Alasan Gubernur Papua Lukas Enembe)
"Sebagai contoh, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55.000.000 dolar atau Rp560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dengan nilai fantastis, 5.000.000 dolar," ucap dia.
Selain itu, tambah dia, PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan berupa jam tangan dari setoran tunai tersebut, sebesar 55.000 dolar AS.
"PPATK juga mendapatkan informasi, bekerja sama dengan negara lain, ditemukan ada aktivitas perjudian di dua negara berbeda dan itu juga sudah kami analisis sampaikan kepada KPK," ucap dia.