Gubernur Papua Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, KPK Bilang Begini
Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus korupsi akan berobat ke luar negeri. Selain berstatus tersangka, Lukas Enembe juga dicegah ke luar negeri untuk en
JAKARTA, FIN.CO.ID - Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus korupsi akan berobat ke luar negeri.
Selain berstatus tersangka, Lukas Enembe juga dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.
Apakah rencana Lukas Enembe berobat ke luar negeri dapat izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Baca Juga
(BACA JUGA:Uang Puluhan Miliar di Rekening Lukas Enembe Bakal Didalami KPK, Alex: Apakah dari Hasil Suap)
(BACA JUGA:Fantastis, Segini Banyaknya Uang Gubernur Papua Lukas Enembe yang Diblokir PPATK)
(BACA JUGA:Gubernur Lukas Enembe, Kepala Daerah Ketiga di Papua yang Jadi Tersangka Korupsi)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi penjelasan terkait diizinkan atau tidaknya Gubernur Papua Lukas Enembe berobat ke luar negeri.
Dijelaskan Alexander Marwata, untuk dapat menjalani pengobatan di luar negeri, politikus Partai Demokrat itu harus memenuhi salah satu syarat.
Lukas Enembe harus berstatus sebagai tahanan KPK.
(BACA JUGA:PPATK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe )
(BACA JUGA:KPK Cekal Gubernur Papua Lukas Enembe )
"Kami sebenarnya bisa memfasilitasi yang bersangkutan (berobat). Tapi, ya itu tadi, statusnya harus jadi tahanan KPK," katanya, Rabu, 14 September 2022.
Alex memastikan pihaknya bakal memfasilitasi kesehatan tahanannya. Lukas dipastikan bisa berobat jika membutuhkan bantuan medis sesuai dengan rekomendasi dari dokter yang dipilih KPK.
"Ketika yang bersangkutan menyatakan ingin berobat itu kami akan berkoordinasi dengan dokter, misalnya dokter RSPAD atau RSCM," ujar Alex.
Baca Juga
(BACA JUGA:Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK di Mako Brimob, Ini Alasan Gubernur Papua Lukas Enembe)
(BACA JUGA:Terungkap! Gubernur Lukas Enembe Berobat ke Ukraina, Komentar Netizen Pedas: Hipokrit)
Namun, KPK mengutamakan perawatan di dalam negeri terlebih dahulu. Dokter di Indonesia diyakini mumpuni untuk memeriksa Lukas.
Jika tidak bisa diobati di Indonesia, Lukas baru dibawa ke luar negeri. Restu itu baru bisa diberikan atas rekomendasi dokter yang sudah ditunjuk oleh KPK. Itu pun harus dengan pengawalan ketat.
"Kalau di Indonesia enggak bisa, harus di luar negeri itu pasti kami fasilitasi tentu dengan rekomendasi dokter tadi, misalnya dokter di Indonesia menyerah, 'Waduh enggak bisa diobati Pak', ini pasti kita fasilitasi (berobat ke luar negeri), tentu kita akan mengawal yang bersangkutan ya," ujar Alex.
Sulit Berjalan
Baca Juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Pemeriksaan terhadap Lukas Enembe rencananya akan dilakukan di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Senin, 12 September 2022.
Namun, pemeriksaan tim penyidik KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe di Mako Brimob Polda Papua terpaksa dibatalkan.
(BACA JUGA:KPK Cekal Gubernur Papua Lukas Enembe )
(BACA JUGA:Gempa dengan Kekuatan Magnitudo 6,0 Guncang Mamberamo Papua)
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, mengungkap alasan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dikatakannya Lukas Enembe mengalami sakit. Karena kondisinya belum pulih, maka mengajukan penundaan pemeriksaan.
"Kaki Gubernur Papua masih bengkak, sehingga sulit jalan dan pita suaranya juga terganggu," katanya, Senin, 12 September 2022.
(BACA JUGA:Terungkap! Gubernur Lukas Enembe Berobat ke Ukraina, Komentar Netizen Pedas: Hipokrit)
Menurut Rifai, sejak kemarin kondisi Gubernur Papua tidak dimungkinkan untuk hadir memenuhi panggilan KPK hari ini.
"Namun Gubernur Papua berpesan menjadi Gubernur Papua selama 10 tahun, tidak pernah menerima satu persen pun uang dari pengusaha, selalu menggunakan APBD sesuai peruntukannya," ujarnya.
Dia menjelaskan sebagai Juru Bicara Gubernur Papua pihaknya sangat paham kondisi Gubernur yang memang sejak beberapa tahun terakhir mengalami sakit, sehingga tidak bisa maksimal menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.
(BACA JUGA:Stadion Lukas Enembe Jadi Venue Pembukaan PON XX)
Ia menambahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sesuai dengan tugas masing-masing sebagaimana yang sudah disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Selama menjadi Gubernur Papua tidak pernah berurusan dengan hal-hal yang berbau proyek, beliau serahkan sepenuhnya kepada masing masing SKPD dan hanya berpatokan kepada APBD sesuai dengan dana taktis yang beliau miliki,” kata Rifai pula.
Dicekal
Gubernur Papua Lukas Enembe dicegah bepergian ke luar negeri.
Gubernur Papua Lukas Enembe dicekal Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait kasus dugaan korupsi.
(BACA JUGA:Masuk Papua Nugini Secara Ilegal, Mendagri Diminta Tegur Lukas Enembe)
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham I Nyoman Gede Surya menyebut pihaknya telah menerima pengajuan pencegahan terhadap Lukas Enembe.
"Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada subjek atas nama Lukas Enembe," katanya dalam keterangannya, Senin, 12 September 2022.
(BACA JUGA:Imbas Kenaikan BBM, Harga Semen di Papua Naik Rp650 Ribu Per Sak)
Pencekalan terhadap orang nomor satu di Provinsi Papua tersebut diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Ditjen Imigrasi pada 7 September 2022. Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan ke depan.
Lukas Enembe, pria kelahiran 27 Juli 1967, resmi dicegah keluar dari wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan pencegahan sampai dengan 7 Maret 2023.
(BACA JUGA:Temui Keluarga Korban yang Dimutilasi 6 Oknum TNI AD, DPR Papua Ucap Pernyataan Mencengangkan)
"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku," ujar Surya.
Setelah menerima permintaan pencegahan, Surya mengungkapkan Ditjen Imigrasi langsung memasukkan nama Lukas Enembe ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terhubung ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PKBN) seluruh Indonesia.