PKS Usul Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP

PKS Usul Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP

Satpol PP Kabupaten Bekasi mendata lapak PKL Liar di Cibarusah-Istimewa-

Di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Mulyanto menegaskan APBN sebaiknya digunakan untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat terlebih dahulu sebelum dipakai untuk keperluan lain yang tidak terlalu mendesak. 

Untuk menutupi biaya APBN Mulyanto minta Pemerintah melaksanakan efisiensi dan menyetop proyek yang tidak urgen seperti IKN (Ibu Kota Negara baru) dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Pembangunan IKN baru dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya belum perlu dilakukan. 

Saat ini Indonesia justru perlu membangun kilang-kilang minyak baru agar tidak rentan menaikan harga BBM ketika ada perubahan harga minyak dunia. 

Mulyanto menerangkan, pemerintah harus dapat menyusun prioritas kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan penting masyarakat. Karena itu Fraksi PKS tegas menolak pembangunan IKN baru dan kereta cepat. 

"Anggarannya sebaiknya digunakan untuk subsidi agar harga BBM tidak naik. Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah," kata Mulyanto saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2033, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08).

Ia menegaskan berbagai skenario dan pilihan kebijakan yang lebih memihak kepada rakyat harus diambil, ketimbang proyek mercusuar gagah-gagahan.  

Apalagi kalau nantinya hanya meninggalkan legacy yang buruk di mata rakyat.

“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi COVID-19," ungkap Mulyanto lewat keterangan resminya, Rabu 24 Agustus 2022.

Menurutnya, inflasi yang mendera masyarakat saat ini sudah tinggi. Sehingga kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan berpotensi membuat ekonomi masyarakat makin parah.

Masyarakat hari ini menderita inflasi sebesar 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, artinya tujuh tahun yang lalu. Bahkan, untuk kelompok makanan, inflasi hari ini adalah sebesar 11 persen. 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: