PKS Usul Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP
Satpol PP Kabupaten Bekasi mendata lapak PKL Liar di Cibarusah-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Politikus PKS, Mardani Ali Sera mengusulkan agar anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan anggaran proyek Kereta Cepat, dialihkan kepada honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN.
Hal itu disampaikan Mardani saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Parlemene Senayan Jakarta, Selasa 6 September 2022.
“Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan Satpol PP untuk dijadikan ASN (dalam hal ini PPPK), saya ada usul dua. Pertama kita harus betul-betul memastikan bahwa sebelum November 2023 seluruh aspirasi kawan-kawan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah itu harus jadi ayah bagi anak-anaknya,”ujar Mardani.
(BACA JUGA:Usul Mencengangkan Tifatul Sembiring Tentang Harga BBM Naik: Tunda IKN, Ini Tidak Mendesak)
(BACA JUGA:Curhatan Sopir Truk Ekspedisi Tentang Kenaikan Harga Solar: Panik dan Bingung Karena Naiknya Mendadak)
Mardani mengatakan, jika sebelumnya sempat diungkapkan bahwa anggaran menjadi masalah untuk bisa mewujudkan aspirasi FKBPPPN tersebut, maka pihaknya mengusulkan agar anggaran IKN dan anggaran kereta cepat dialihkan untuk membiayai anggaran pengangkatan para satpol PP tersebut sebagaimana yang disuarakannya kepada Komisi II DPR RI.
“Dan yang kedua, perlu dibuat forum komunikasi dari semua teman-teman, agar suaranya terus didengar dan terus bergaung sampai kepastian pengangkatan teman-teman dipenuhi,” tegasnya.
Mardani juga mengapresiasi kedatangan para Satpol PP yang berjumlah sekitar dua ratus orang itu untuk menyuarakan aspirasinya ke DPR.
(BACA JUGA:Tegas! Hidayat PKS Soal Harga BBM Naik: Mestinya Pemerintah Dengarkan Jeritan Rakyat, Batalkan Kenaikan BBM)
(BACA JUGA:PKS Bilang Program Ketahanan Pangan Oleh Jokowi Hanya Tipu-Tipu)
Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap berbagai anggota masyarakat lainnya juga melakukan hal yang sama, menyuarakan aspirasinya ke DPR sebagai wakil rakyat. Pasalnya, terkadang laporan yang masuk ke meja Anggota Dewan itu tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Dan apa yang dirasakan itu sebenarnya yang ada di masyarakat, bukan yang masuk di atas meja kita (DPR). Karena itu, sering-seringlah menyuarakan aspirasinya karena tempat ini adalah memang tempat nya rakyat, dan kami wakil dari teman-teman semua yang sebenarnya menjadi pemilik gedung ini,” pungkas Mardani.
PKS Tolak Kenaikan BBM Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN Baru dan KCJB
Untuk menghemat APBN 2022-2023, anggota FPKS DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menghentikan pembangunan proyek yang tak perlu.
.jpeg)
Sumber:
