RKUHP Sarat Pasal Karet dan Otoriter, Mahasiswa Hukum Instruksi Kader Seluruh Indonesia Lakukan Penolakan
Ketua DPN PERMAHI, Fahmi Namakule--
Dia meminta kader Mahasiswa Hukum seluruh Indonesia agar segera melakukan kejian ilmiah atau diskusi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah masing-masing.
(BACA JUGA:Soal Kenaikan BBM Hingga Isu 3 Periode, Himpunan Mahasiswa Hukum Layangkan Somasi ke Jokowi)
Fahmi menilai, konstruksi redaksi yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut tentu mempunyai tafsiran yang sangat luas, yang dikhawatirkan suatu ketika pasal-pasal ini disahkan dan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Justru sangat elastis dan dapat dipergunakan bagi penguasa atau pejabat instansi pemerintahan yang sah apabila diperhadapkan dengan situasi darurat atas berbagai macam kritikan melalui aksi-aksi demonstrasi" tegasnya.
"Tentunya sangat miris apabila kita berada pada situasi demikian, sementara konstitusi kita melegitimasi hak-hak asasi warga negara untuk berkumpul mengemukakan pikiran serta pendapat baik secara lisan maupun tilisan sebagai bentuk manifestasi kepedulian atas kondisi maupun situasi bangsa dan negara yang sedang dihadapi," pungkas Fahmi.
.jpeg)
Sumber:
