Komisi VI DPR Nilai Larangan Ekspor CPO Tidak Efektif, Minyak Goreng Masih Mahal

JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) tidak efektif dan cenderung merugikan banyak pihak.

Menurut Amin, Dikatakan tidak efektif, karena kebijakan tersebut tidak mampu menurunkan harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah.

“Sementara itu, negara kehilangan pemasukan baik devisa ekspor maupun pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS),” pungkasnya.

Kata dia, semestinya devisa ekspor atau pungutan ekspor bisa digunakan untuk mensubsidi haraga minyak goreng bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. 

(BACA JUGA:Politikus PDI P Ini Sarankan Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Ditinjau Ulang, Begini Alasannya)

Tak kalah pentingnya, kebijakan ekspor juga berdampak pada terpuruknya harga sawit rakyat karena produksi mereka sulit dipasarkan.

“Kebijakan ekspor juga membuat harga CPO global naik karena saat ini dimonopoli Malaysia. Ini salah satu alasan mengapa harga minyak goreng tak kunjung turun meski CPO dilarang diekspor, karena patokan harganya tetap saja mengacu ke harga internasional,” kata Amin.

(BACA JUGA:Lin Chen Wei Tersangka Minyak Goreng, Yan Harahap: Skandal Demi Skandal Terus Terbuka)

Namun demikian, menurut Amin pencabutan larangan ekspor CPO harus dibarengi dengan perbaikan signifikan terutama dari sisi distribusi dan mekanisme pengendalian harga. Ia pun menyodorkan tiga strategi untuk perbaikan sistem distribusi dan pengendalian harga.

Pertama, Amin mendesak pemerintah membenahi distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. 

Persoalan utama krisis minyak goreng, khususnya untuk dua kelompok masyarakat tersebut adalah persoalan distribusi bukan produksi.

(BACA JUGA:Dampak Larangan Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Pemerintah Beli Kelapa Sawit dari Masyarakat)

“Persoalan distribusi inilah yang menyebabkan distorsi harga dan penyelewengan alokasi kepada kelompok yang tidak berhak,” terang Amin.

Kedua, lanjut Amin, menyepakati model bisnis dan mekanisme distirbusi minyak goreng dengan produsen besar dalam konteks tanggung jawab sosial (social responsibility) untuk sama-sama menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kedua kelompok tersebut dengan harga terjangkau.

---

Tentang Penulis

Afdal Namakule

Sumber: fraksi pks