Soal Big Data, Roy Suryo: Itu Big Dusta, EL Be Pe Alias Lu Bohong Pren, Ambyar!
Pakar Telematika dan Mantan Menpora Roy Suryo -Istimewa-Istimewa
Luhut menyatakan pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut.
Di sisi lain, tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada penundaan Pemilu 2024. Sehingga dipastikan tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden.
(BACA JUGA:Luhut Ditantang Buka Big Data Penundaan Pemilu, Pengamat: Jangan-jangan Ini Survei Malaikat)
Dikatakan, Pemilu Serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," katanya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022.
Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambahnya.
(BACA JUGA:Masinton Pasaribu Desak Luhut Panjaitan Mundur dari Kabinet: Menko Sebar Big Data Hoax ke Masyarakat )
Jokowi menegaskan bahwa kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Dan dijelaskan sekalian, tahapan pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tegas Presiden.
Jokowi menyebut bahwa memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat.
"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," tambah Presiden.
(BACA JUGA:PDIP Sebut Luhut sebagai Brutus Istana: Di Mana Batang Hidung Menteri Pongah Sok Merasa Paling Kuasa Itu? )
Presiden meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan.
Sumber:
