Soal Big Data, Roy Suryo: Itu Big Dusta, EL Be Pe Alias Lu Bohong Pren, Ambyar!
Pakar Telematika dan Mantan Menpora Roy Suryo -Istimewa-Istimewa
JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan Menpora Roy Suryo kembali menyindir Luhu Panjaitan terkait big data.
Roy Suryo menyebut big data yang disampaikan Luhut Panjaitan adalah big dusta.
(BACA JUGA:Luhut Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu di Depan BEM UI: Kamu Nggak Berhak Menuntut Saya)
Keengganan Luhut membuka big data makin menguatkan indikasi kebohongan Luhut.
"Sejak pertama statemennya keluar (17/03/22) saya sdh sampaikan bhw "Big Data" yg disebut2 itu adalah BIG DUSTA. Kemarin Adik2 BEM-UI juga sdh minta langsung, tetapi Tdk bisa dijawabnya. Sekarang Ketua DPD secara tegas sdh juga menyatakan eL-Be-Pe, alias "Lu Bohong Pren .."AMBYAR! cuit @KRMTRoySuryo2 seperti dikutip FIN pada Minggu (17/4/2022).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak membuka big data soal penundaan pemilu.
Ini terjadi saat Luhut menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).
(BACA JUGA:Pakar Siber Pertanyakan Big Data Luhut 110 Juta Warganet Tunda Pemilu, Bagaimana Metodologinya?)
Luhut menegaskan dirinya memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut.
“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan,” kata Luhut .
Ini bukan kali pertama Luhut diminta berbagi informasi soal big data.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta informasi publik terkait klaim big data itu.
(BACA JUGA:Masinton Pasaribu Desak Luhut Panjaitan Mundur dari Kabinet: Menko Sebar Big Data Hoax ke Masyarakat )
Diketahui, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta interaksi media sosial mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari.
Sumber:
