Mahfud MD Respons Usulan Menteri Mundur Ikut Pilpres 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD meminta aparat lebih persuasif dan tak terlibat emosi.-Foto : Dok/Instagram-
"Pilihan individual dari masing-masing pejabat publik itu. Kalau yang memutuskan mundur maka diberikan ruang untuk mundur. Tapi kalau beliau masih tetap menjabat berarti harus ikuti aturan yang terkait dengan pengaturan kampanye yang sudah diatur undang-undangnya," ujar Ari kepada wartawan di Jakarta, Jumat 24 November 2023.
Adapun diberitakan sebelumnya, dalam PP itu juga diatur bahwa para menteri, pejabat setingkat menteri dan kepala daerah dapat melaksanakan cuti kampanye di Pemilu 2024.
Syaratnya adalah yang bersangkutan merupakan calon presiden atau calon wakil presiden; berstatus sebagai anggota partai politik; atau merupakan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sejumlah nama pasangan mulai bermunculan.
Teranyar adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang saat ini menjabat Menteri Korrdinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang masih berstatus sebagai menteri tidak perlu mundur dari jabatannya selama mendapat izin dari presiden untuk cuti.
"Cuti dapat dilakukan oleh capres atau cawapres yang berstatus sebagai menteri pada saat kegiatan yang terkait dengan pemilu," kata Idham dilansir dari Antara, Rabu 18 Oktober 2023.
Idham menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan terkait pemilu tersebut antara lain tahap pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2024, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, serta kampanye.
Ketentuan itu berdasarkan pada Pasal 16 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Resmi Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, PDI-P Kota Bekasi Optimis Menang Pemilu 2024
- Gibran Rakabuming Batal Jadi Cawapres Prabowo, Hasto Pastikan Masih Kader PDIP
Selain menteri maupun pejabat setingkat menteri, lanjut Idham, Pasal 15 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu juga mengatur beberapa pejabat negara lain yang tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.
Pejabat-pejabat itu ialah presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
Idham juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai masa cuti yang diberikan tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018, yang mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilu.
Sumber:
