Jokowi Bicara Soal Kejagung dan Kasus Korupsi Johnny G Plate
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-Tangkapan Layar-YouTube PDI Perjuangan
Dalam proyek tersebut, tidak dibuatnya penyusunan kajian pendukung hingga pembayaran proyek BTS fiktif.
"Berdasarkan dari pemeriksaan perhitungan kerugian negara dari BPKP, ada tiga garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini, salah satunya adalah tidak dilakukan penyusunan kajian pendukung yang dibayarkan, lalu ada item-item pembelian yang di-mark up, dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan. Itu dibayar juga, artinya ada yang fiktif juga yang dibayarkan," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis, 18 Mei 2023.
Diungkapkannya, masih ada modus lain yang berhasil terungkap.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Ungkap Pernyataan Tegas Usai Johnny G Plate Tersangka Korupsi, Begini Katanya...
- Johnny Plate Tersangka, Anies Baswedan: Tidak ada yang Berubah, Jalan Terus
Namun, motif tersebut akan disampaikan saat persidangan.
Motif tersebut sebagai salah satu pembuktian di persidangan.
"Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci saat proses penyidikan dan proses pembuktian di persidangan," jelasnya.
Kerugian Negara Rp8,32 Triliun
Nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah dalam kasus korupsi proyek infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.
Nilai kerugian mencapai Rp8,32 triliun tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan hasil audit kerugian negara Rp8,32 triliun kasus korupsi proyek BTS di BAKTI Kominfo tersebut kemudian diserahkan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
"Berdasarkan bukti yang kami peroleh dan disampaikan kepada Jaksa Agung, kami simpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp8,32 triliun," katanya, Senin, 15 Mei 2023.
BACA JUGA:
Dijelaskannya, BPKP melakukan penelitian, analisis dan perhitungan dari kerugian keuangan negara atas perkara BAKTI Kominfo setelah menerima permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada 31 Oktober 2022.
BPKP diminta untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022 yang menyeret-nyeret nama Plate bersaudara, yaitu Menkominfo Johnny G Plate dan adiknya Gregorius alex Plate.
Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo terdiri atas tiga hal, yakni biaya untuk penyusunan kajian pendukung, mark-up harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Sumber:
