JAKARTA, FIN.CO.ID- Pernyataan tegas disampiakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi atau Pras terkait keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pras menilai, keberadaan TGUPP buatan Anies tidak bermanfaat untuk pembangunan di Jakarta. Bahkan dia menilia, TGUPP memperhambat pembangunan.
"TGUPP harus hilang. Itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak yang merugikan," kata Pras, Selasa 13 September 2022.
Pras menyampaikan hal itu usai rapat Paripurna Pengumuman Pemberhantian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Ptaria dari jabantannya, Selasa 13 September 2022.
(BACA JUGA:Biro Hukum DKI Tegaskan, Gubernur Anies Bisa Tentukan Kebijakan sampai 16 Oktober 2022 )
(BACA JUGA:Ini 3 Nama Kandidat Pj Gubernur yang Diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Presiden)
Rapat itu digelar mengingat masa jabatan Anies dan Riza akan berkahir pada tangal 16 Oktober 2022.
Pras menyoroti salah satu kinerja TGUPP terkait trotoar yang tidak tersambung dengan tali air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dia menilai itu merupakan ide TGUPP yang dieksekusi pemerintah daerah.
Pras menilai ini sebagai salah satu proyek gagal yang digagas oleh TGUPP karena menyebabkan banjir.
"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air di trotoar, dilebarkan, ternyata tali air tidak nyambung ke trotoarnya, jadi buntu tengah-tengah, dampaknya banjir," jelasnya.
Pras lantas menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta tidak rasional. Pasalnya pembangunan hanya berpusat di Kota. Tetapi mengabaikan perkampungan.
"Jadi harus rasional membangun. Pinggir daerah di Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma tengah kota, casing aja bagus. Yang gini nggak boleh tuh. itu ide-ide TGUPP tuh. Segitu banyak," ujarnya.
(BACA JUGA:Hari Ini DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Pemberhentian Anies Baswedan)
(BACA JUGA:Ketua DPRD DKI Minta Anies Tidak Lagi Lantik Pejabat Jelang Lengser)
Pras menegaskan, DPRD DKI akan hilangkan TGUPP buatan Anies tersebut setelah Anies resmi lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang.
"Banyak orang-orang pintar di sini kok. Mulai sekarang TGUPP, nggak akan saya laksanakan dalam banggar nanti nggak dianggarkan," tegasnya.
Diketahui, dalam sidang pengusulan nama Pj Gubernur DKI Jakarta gantikan Anies Baswedan menghasilkan 3 nama kuat.
Ketiga nama yang mendapatkan dukungan fraksi terbanyak yakni, Heru Budi Hartono yang kini menjabat Kepala Sekretariat Kepresidenan mendpaata 9 suara.
Lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mendapatkan 9 suara.
Sedangkan Bachtiar selaku Dirjen Polpum mendapatkan 6 suara.
Namun, dalam proses pengusulan tersebut, terdapat 3 fraksi d DPRD DKI Jakarta memilih Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardianto.
Karena itu, DPRD DKI Jakarta segera melayangkan 3 nama tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dipilih Presiden Jokowi.
Pj Gubernur DKI akan mengisi kekosongan kursi DKI 1 hingga 2024, menunggu hasil Pilkada Serentak 2024.
