Nasional

Ferdy Sambo Dipecat dari Polri, Lemkapi: Telah Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Lembaga Kajian Stategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) angkat bicara mengenai sidang kode etik terhadap Irjen Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo Dipecat dari Polri, Lemkapi: Telah Penuhi Rasa Keadilan Masyarakat
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (lemkapi) Dr Edi Hasibuan

JAKARTA, FIN.CO.ID - Lembaga Kajian Stategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) angkat bicara mengenai sidang kode etik terhadap Irjen Ferdy Sambo.

Dalam sidang kode etik, Ferdy Sambo sendiri mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan atas pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Hasil sidang tersebut Ferdy Sambo divonis dipecat lantaran melakukan tindak pembunuhan terhadap Brigadir J.

Mengenai hal ini, Lemkapi menilai jika tindakan pemecatan dengan tidak hormat kepada Ferdy Sambo sudah memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.

(BACA JUGA:Gegara Hasil Autopsi Brigadir J Diragukan Masyarakat, Tim Dokter Forensik Dilanda Kekecawaan)

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Ekskutif Lemkapi, Edi Hasibuan.

"Namun demikian, kita tentu harus menunggu dan menghormati hak hukum Ferdy Sambo yang saat ini akan mengaukan banding," ucap Edi Hasibuan pada Jumat, 26 Agustus 2022.

Diketahui, mantan Kadiv Propam tersebut melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding di sidang kode etik.

Edi menilai Ferdy Sambo yang menyampaikan banding di sidang kode etik  sesuai Pasal 69 peratuan Kapolri Nomor 7/2022 mengenai kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.

(BACA JUGA:Misteri Rekening Brigadir J Rp200 Juta yang Hilang, Kamaruddin Lakukan Tindakan Tak Terduga)

"Pengajuan banding itu akan dijawab dalam waktu 21 hari kerja," terangnya.

Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini juga berharap putusan pemecatan Ferdy Sambo akan diikuti sanksi pidana pembunuhan berencana yang bakal digelar di pengadilan negeri setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, Sebelumnya,  Ferdy Sambo dipecat dari institusi Polri atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). 

Sanksi pemecatan Ferdy Sambo dijatuhkan dalam sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 26 Agustus dini hari. 

(BACA JUGA:AKP Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa 2010 yang Terlibat Kasus Brigadir J)

Ferdy Sambo dipecat lantaran melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua. 

"Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Ketua Komisi Kode Etik Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri membacakan putusan sidang, Jumat dini hari, 26 Agustus 2022.

Pemecatan Ferdy Sambo dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik yang berlangsung belasan jam. Dari Kamis pukul 07.00 WIB, hingga Jumat 26 Agustus dini hari. 

Selain pemecatan, Ferdy Sambo juga dijatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Mako Brimob.

(BACA JUGA:Ini Jawaban Kapolri Saat Ditanya Motif Pembunuhan Brigadir J oleh Komisi III DPR)

Sanksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela. 

Dalam hasil putusan sidang komisi kode etik Polri ini, Irjen Pol. Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melanggar kode etik.

Di hadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan.

Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. 

(BACA JUGA:AKP Irfan Widyanto, Peraih Adhi Makayasa 2010 yang Terlibat Kasus Brigadir J)

"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima," kata Sambo.

Dalam kesempatan itu Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya.

Disisi lain,  Ferdy Sambo akui akan mengajukan banding. 

"Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan kami. Izinkan kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima," kata Sambo.

(BACA JUGA:Kapolri Ungkap Sosok Polisi Pertama yang Hadir di TKP Pembunuhan Brigadir J)

Ferdy Sambo diberi waktu tiga hari untuk mengajukan banding dalam bentuk banding tertulis. 

Banding Ferdy Sambo nantinya akan diproses selama dua puluh satu hari.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai dengan Pasal 69, Ferdy Sambo dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. 

"Selanjutnya sesuai dengan Pasal 69, nanti untuk sekretaris KEPP dalam waktu banding 21 hari akan memutuskan keputusannya, apakah keputusannya tersebut sama dengan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Yang jelas yang bersangkutan sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil sidang bandingnya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di TNCC Polri, Jakarta Selatan, Jumat 26 Agustus 2022.

(BACA JUGA:Akhirnya Kapolri Beberkan Motif Penembakan Brigadir J, Ternyata Ini... )

Sidang etik Polri dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri. Dihadiri oleh Ferdy Sambo dan 15 orang saksi. 

Kelimabelas saksi yang dimaksud Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Pol Benny Ali, Eks Karoprovost, Kombes Pol Budhi Herdi, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Agus Nurpatria, eks Kaden A Biro Paminal dan Kombes Susanto, eks Kabag Gakkum Roprovost Divpropam. 

Lima saksi lainnya, yakni AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Chuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samual.

Dua saksi dari patsus yakni Hari Nugroho dan Murbani Budi Pitono.

Tiga saksi lainnya adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Berita Terkait