Dewas KPK Periksa 169 Pegawai Terkait Dugaan Pungli di Rutan, 93 Orang Terbukti dan Lanjut Sidang Kode Etik
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. -ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat-
FIN.CO.ID- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah memeriksa 169 orang pegawai lembaga antirasuah itu dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
Dari hasil pemeriksaan itu, sebanyak 93 orang dinyatakan terbukti dan layak lanjut ke sidang kode etik.
"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa16 Januari 2024.
BACA JUGA:
- Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK: Saya Enggak Punya Nomor Telepon Kementan
- Dewas KPK Eksekusi Putusan Sidang Kode Etik terhadap Firli Bahuri
Albertina mengungkapkan, ke-169 orang tersebut adalah pegawai KPK yang terdiri atas 32 orang pegawai berstatus saksi murni yang merupakan mantan staf rutan, mantan kabag pengamanan, plt kabag pengamanan dan inspektur.
Kemudian 44 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak cukup bukti dan alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik, sedangkan 93 orang pegawai KPK lainnya dinyatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang kode etik.
Selain itu penyidik KPK juga mengungkapkan ada dua orang yang tidak bisa diteruskan ke sidang kode etik, yang satu karena telah dipecat sebagai pegawai KPK dan satu lainnya berstatus karyawan alih daya.
BACA JUGA:
- Dewas KPK: Ada 3 Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri, Dijatuhkan Sanksi Berat untuk Mengundurkan Diri
- Putuskan Firli Bahuri Langgar Kode Etik, Dewas KPK Beri Sanksi Terberat
"Kemudian dari 93 orang itu kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen, dokumen penyetoran uang dan sebagainya," ujar Albertina.
Dewas KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi eksternal. Para saksi tersebut adalah mantan tahanan KPK yang saat ini telah menjalani masa hukuman di beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas).
Selanjutnya untuk pegawai KPK yang akan disidang kode etik, Dewas KPK menerapkan pasal soal penyalahgunaan wewenang.
"Mereka yang kita akan sidangkan segera ini dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu Pasal 4 ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3 tahun 2021," kata Albertina.
Sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuah itu akan berhadapan dengan Majelis Sidang Kode Etik Dewan Pengawas KPK pada Rabu, 17 Januari 2024.
Albertina mengatakan sidang kode etik itu akan terbagi dalam sembilan berkas, masing-masing enam berkas untuk 90 orang dan tiga berkas lainnya masing-masing untuk satu orang.
.jpeg)
Sumber:
