Puan Maharani Komentari Isu Kenaikan Harga BBM, Said Didu Tulis Tanggapan Menohok
M. Said Didu--Tangkapan layar Youtube ILC
Lebih lanjut Puan Maharani menjelaskan kalau keputusan tersebut diputuskan oleh pemerintah bukan legislatif.
(BACA JUGA:Luhut: Pemerintah Masih Menghitung Skenario Penyesuaian Subsidi BBM Pertalite dan Solar)
"Kenaikan BBM itu yang memutuskan pemerintah. Eksekutif, bukannya legislatif," beber Puan.
"Kita tunggu saja, apakah kemudian nantinya pemerintah menyikapinya seperti apa," sambungnya.
Tak hanya itu Puan Maharani mengingatkan bahwa sebelumnya DPR meminta pemerintah menggunakan APBN secara efektif demi masyarakat.
"Yang pasti kan, pada pidato tanggal 16 (Agustus 2022) yang lalu, kami DPR sudah menyampaikan bahwa agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," jelas Puan.
(BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin: Keputusan Kenaikan Harga BBM Sedang Dibahas Pemerintah)
Di sisi lain pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.
Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun.
Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
(BACA JUGA:PKS Bilang Pemerintah Plin-Plan: Katanya Ekonomi RI Bagus Tapi Harga BBM Mau Dinaikkan)
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," katanya, Minggu 21 Agustus 2022.
Namun, ia menegaskan harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.
Ibu Ketua @DPR_RI yth, sekedar mengingatkan bhw kenaikan harga BBM itu terkait dg subsidi.
Dana subsidi itu ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah.
Jadi bukan hanya ditentukan oleh eksekutif.
Janganlah wakil rakyat membohongi rakyat. https://t.co/9y0MH2Xsf7 — Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 21, 2022
Sumber:
