Musni Umar Soal Mahalnya Biaya Renovasi Ruangan Ketua BRIN Megawati: Ngapain Buat Ruang Kerja Mewah
Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar.-Screenshot YouTube/Musni Umar-
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) angkat suara ihwal kabar beredar di media sosial tentang renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri mencapai Rp6 Miliar.
Adapun kabar ini tersebar di media sosial melalui akun Twitter @brin_watch.
Ruang Dewan Pengarah BRIN yang bakal mendapatkan renovasi ini alamatnya di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat atau kantor BRIN pusat.
(BACA JUGA:Dorong Transformasi Digital Indonesia, ITDRI dan BRIN Lakukan Kolaborasi Riset di Mandalika)
Proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu paket Rp6.109.000.000,00 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp 6.063.492.327,00.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN, Driszal Fryantoni membenarkan kabar tersebut.
Driszal Fryantoni mengatakan bahwa BRIN akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2 Gedung BJ Habibie.
Namun begitu, renovasi yang dilakukan untuk keseluruhan lantai 2.
(BACA JUGA:Akui Airlangga Hartarto Sosok yang Pintar, Peneliti BRIN: Dia Menguasai Banyak Masalah)
“Perlu saya informasikan, biaya Rp6,1 Miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” papar Driszal, lewat keterangan tertulisnya.
Driszal Fryantoni mengatakan, ruanh kerja yang direnovasi untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, termasuk Megawati.
“Lantai 2 tersebut akan kami renov menjadi ruang kerja-ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang, bukan hanya untuk Ketua Dewan Pengarah,” beber Driszal.
Driszal menjelaskan, sebelumnya di lantai 2 tersebut sudah tersedia kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, ruang rapat, dan ruang kerja eks Kepala BPPT.
(BACA JUGA:Diberitakan Puasin Sabrina di Malam Pertama, Deddy Corbuzier Murka: Hoaks, Ini Pelecehkan Wanita! )
“Biaya yang dibutuhkan merupakan rekomendasi dari Kementrian PUPR, melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan,” sebut Driszal.
Sumber:
