"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain di demo," ujar dia.
"Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ucap Hasto.
1.900 Aparat Gabungan Dikerahkan
Sebanyak 1.900 aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pengucapan putusan di MK pagi ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo mengatakan pihaknya belum memutuskan untuk menutup arus lalu lintas di depan gedung MK.
“Ada 1.900 personel gabungan. Penutupan arus lalu lintas masih situasional, lihat besok (hari ini),” kata Kombes Susatyo kepada wartawan pada Minggu malam.
Selain ribuan personel aparat gabungan, kata Susatyo, turut dikerahkan sistem keamanan yang dilengkapi dengan kendaraan taktis (rantis).
“(Masih) menyesuaikan (kondisi). Sudah pastilah melekat (aparat menggunakan rantis),” ujar Susatyo.
Lebih lanjut, Susatyo menambahkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan adanya penyelenggaraan aksi unjuk rasa atau demo.
Pihak keamanan pun, kata dia, akan mengantisipasi gelaran unjuk rasa yang akan timbul usai pembacaan putusan.
Kekuatannya berimbang cukup (aparat). Kami monitor, kami ukur eskalasi berapa massa (yang akan demo). Besok kami lihat,” kata Susatyo. (*)
