fin.co.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal isu data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) yang dibobol hacker.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, data Ditjen Hubud dengan kapasitas 3GB yang diduga berisi informasi sensitif tersebar di BreachForums.
Database yang bocor itu disebut berisi data pegawai, password seluruh pengguna aplikasi dan website, foto KTP pegawai, sertifikat peserta pilot drone, dan data penerbangan terkait pesawat.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa pihaknya telah mengecek dugaan kebocoran data tersebut.
Baca Juga
- Presiden Terpilih Prabowo Dioperasi di RS Pusat Pertahanan Negara , Ini Penyebabnya...
- Data Nasional Hancur, Cukupkah Hanya Menkominfo yang Mundur?
Adita membenarkan terjadinya peretasan tersebut. Namun, kata dia, data yang diretas oleh hacker tersebut adalah data lama.
"Setelah dilakukan pengecekan ini data dan kejadian lama tahun 2022, tidak ada kaitannya dengan kondisi saat ini," ungkap Adita kepada fin.co.id, saat dihubungi pada Jumat, 28 Juni 2024.
Sebelumnya, Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengintensifkan upaya mitigasi dan pendalaman terkait peretasan sistem Pusat Data Nasional (PDN). Insiden ini mengundang perhatian serius dari berbagai pihak terkait keamanan cyber di Indonesia.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Siber juga terus melakukan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait dalam menangani kejadian peretasan ini.
Sandi menjelaskan bahwa Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Baca Juga
- Selain Anies Baswedan, PDIP Punya Banyak Kader untuk Pilkada Jakarta 2024
- Tak Respons Surat Imigrasi Soal Backup Data, Menteri Kominfo Budi Arie Diminta Transparan
"Ya tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya menangani kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi berikutnya tidak terjadi kembali," ungkapnya kepada wartawan Selasa 25 Juni 2024 lalu.
Dalam upaya mengatasi dampak dari peretasan ini, Polri tidak hanya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tetapi juga dengan lembaga terkait lainnya.
"Kita akan terus bekerja sama dengan stakeholder terkait baik itu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya," tambahnya.
Adapun peretasan ini dilaporkan mengakibatkan permintaan tebusan sebesar 131 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Polri juga sedang melakukan investigasi terhadap laporan bahwa Infrastruktur Forensik (Inafis) juga menjadi sasaran serangan.
"Nanti kita mitigasi, kita cek kembali karena ini menjadi isu yang sangat menarik saat ini. Yang pasti bahwa Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk bisa menuntaskan permasalahan ini," tegasnya. (*)
