fin.co.id- Aktivis Bali dan juga senator DPD RI terpilih 2024-2029, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik atau yang biasa dipanggil Niluh Djelantik, mendesak agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar mundur dari jabatannya. Hal ini menyusul adanya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi diberbagai sector.
"LEGOWO dan mundur saja @budiariesetiadi. Masih banyak anak bangsa yang lebih kompeten mengurus IT di negeri ini" tulis Niluh Djelantik di akun Instagramnya, pada Minggu 30 Juni 2024.
Dia mengatakan, masyarakat Indonesia pasti akan apresiasi langkah Budi Arie jika berani mundur dari jabatanya. Sebab Budi Arie dianggap tidak punya kompetensi di bidang IT.
"270 juta rakyat pasti akan sangat mengapresiasi sikap punya rasa sadar diri bahwa kompetensi anda bukan di bidang IT. Hanya orang yang punya kapasitas sesuai bidangnya yang berhak jadi menteri/pejabat publik. Jabatan itu mandat besar dari rakyat," ujar Niluh Djelanstik.
"Jabatan bukan hadiah apalagi bentuk balas budi" imbuhnya.
Dia menambahkan, di beberapa negara, jika terjadi kasus kebocoran data, maka Menteri yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Djelantik berharap Budi Arie punya sikap Ksatrian untuk mundur dari jabatannya.
"Saat ada serangan siber membobol data di negara-negara berikut ; Amerika Serikat, Jepang, Swedia, rakyat mereka sangat marah menyerukan protes ; pejabatnya menjalani pemeriksaan berminggu-minggu. Mereka legowo nggak cengengesan ; mereka kemudian mengundurkan diri. Ksatria dan bertanggung jawab.@budiariesetiadi sebaiknya meniru langkah pejabat tersebut." tuturnya.
Baca Juga
Ribuan Netizen Petisi Desak Budi Arie Mundur
Desakan netizen agar Budi Arie mundur dari jabatannya juga dilakukan melalui petisi di website Change.org. Pada Minggu pagi, petisi itu sudah ditand- tangani oleh sebanyak 14.716 orang dari target 15 ribu orang.
Petisi tersebut dibuat oleh SafeNet. Mereka mendesak agar Budi Arie mundur dari jabatannya.
"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" tulisnya.
"Padahal, serangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya," tulis SAFEnet dalam petisinya.
Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023.
"Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023," jelas SAFEnet.
Menurutnya, kasus kebocoran data pribadi sudah sering terjadi sepanjang tahun 2022, setidaknya ada 113 kali kejadian, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023.
"Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data" katanya.
