Mantan KSAU Minta Dipanggil Secara Militer, KPK Beri Respon Menohok
Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya secara militer.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya secara militer.
Pemanggilan pemeriksaan terhadap mantan KSAU Agus Supriatna dilakukan KPK terkait dengan dugaan tindak pindana korupsi pengadaan Helikoter AW-101.
Atas permintaan Agus Supriatna, KPK pun memberi respon yang cukup menohok.
Baca Juga
(BACA JUGA:Dalami Kasus Helikopter AW-101, KPK Ingatkan Mantan KSAU Agus Supriatna: Kooperatiflah)
(BACA JUGA:Begini Respon KSAU Usai Saksikan Demo Udara Pesawat F-16 TNI dengan Formasi 7-7 )
(BACA JUGA:KPK Layangkan Panggilan Kedua ke Eks Kasau Agus Supriatna Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter)
Dengan tegas KPK ogah memanggil Agus Supriatna menggunakan cara militer.
KPK beralasan, Agus Supriatna saat ini sudah bukan lagi sebagai anggota TNI. Agus sudah pensiun dari kedinasan militer.
KPK menganggap saat ini Agus Supriatna adalah masyarakat sipil.
(BACA JUGA:KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Helikopter AW-101)
(BACA JUGA:Kasus Korupsi Helikopter AW-101, KPK Pede Menang Lawan Gugatan Tersangka)
"Pada saat ini yang bersangkutan bukan lagi sebagai militer. Karena tidak diliputi dengan jabatan militer, sudah menjadi warga sipil pada umumnya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 September 2022.
Dia mengamini, dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101 terjadi saat Agus masih aktif di TNI.
Atas dasar itulah KPK menilai pemanggilan dengan cara militer tidak dibutuhkan. Karena, kata Ghufron, Agus bukan lagi perwira tinggi TNI.
Baca Juga
(BACA JUGA:Kasus Helikopter AW-101, KPK Bakal Koordinasi dengan POM TNI AU)
"Maka KPK penyelidikan dan penegakan hukumnya dengan prosedur sipil," ujar Ghufron.
Sementara, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ogah berpolemik dalam pemanggilan Agus. Karyoto ingin Agus segera memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.
"Intinya, kalau memang nanti segera mungkin bisa diambil keterangan sudah selesai," tutur Karyoto.
(BACA JUGA:Pria Ngaku Imam Mahdi Ditangkap Polisi, Punya 7 Istri, 5 Diantaranya masih di Bawah Umur)
Sebelumnya, Agus Supriatna melalui kuasa hukumnya memprotes pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan Agus yang dilakukan KPK dinilai tidak sesuai prosedur pemanggilan anggota TNI.
Baca Juga
"Ini surat pemanggilannya tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan instruksi panglima dan maupun undang-undang yang berlaku untuk militer, supaya dibetulkan kira-kira seperti itu," kata Kuasa Hukum Agus, Teguh Samudera, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022).
(BACA JUGA:KPK Belum Diretas Bjorka, Ghufron: Mudah-mudahan Tidak Menjadi Sasaran)
Agus mengatakan pemanggilan kliennya harus sesuai dengan aturan militer. Pasalnya, kejadian dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101 berlangsung saat Agus masih aktif di TNI.
Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh merupakan merupakan tersangka tunggal dalam kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara pada 2016 sampai 2017. Irfan diduga membuat negara merugi Rp224 miliar dalam kasus ini. Kontrak pengadaan Helikopter AW-101 mencapai Rp738,9 miliar.
(BACA JUGA:Megawati Setuju BBM Naik: Kalau Tidak Dinaikkan, Lalu Kondisinya Lebih Sulit Bagaimana?)
Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Berharap Kooperatif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU tahun 2016-2017.
Dalam pendalaman kasus tersebut KPK memanggil mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi.
Selain mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, KPK juga memanggil purnawirawan TNI Supriyanto Basuki.
(BACA JUGA:Diperiksa Enam Jam, Kejaksaan Agung Sita Helikopter dan 32 Aset Surya Darmadi )
(BACA JUGA:Kasus Pengeroyokan di Salatiga, 13 Prajurit Kostrad jadi Tersangka)
(BACA JUGA:Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Penyebab Jerry Raymond Disidang Etik )
Namun keduanya, tidak memenuhi panggilan KPK, pada Kamis, 8 September 2022.
Karenanya Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengingatkan agar keduanya untuk kooperatif.
"Informasi yang kami peroleh, keduanya tidak hadir. Kami akan jadwal ulang dan mengimbau agar para saksi kooperatif hadir sesuai jadwal panggilan yang suratnya segera kami kirimkan," katanya, Jumat, 9 September 2022.
(BACA JUGA:Ular Pelangi di Palmerah Jakarta Barat Tak Berkutik saat Dikepung Petugas, Pemilik Rumah Bisa Bernafas Lega)
(BACA JUGA:Ular Pelangi di Palmerah Jakarta Barat Tak Berkutik saat Dikepung Petugas, Pemilik Rumah Bisa Bernafas Lega)
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/9) untuk tersangka Irfan Kurnia Saleh (IKS) selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG).
"Keterangan kedua saksi ini dibutuhkan dalam proses penyidikan sehingga menjadi lebih jelasnya perbuatan para tersangka," ucap Ali.
KPK telah menahan Irfan pada Selasa (24/5) pasca ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2017.
(BACA JUGA:Warga Jakarta Utara di 9 Titik Waspadai Banjir, BPBD DKI: Genangan Ditargetkan Surut Dalam Waktu Cepat)
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada Mei 2015, Irfan bersama Lorenzo Pariani (LP), sebagai salah satu pegawai perusahaan AW, menemui Mohammad Syafei (MS) yang saat itu masih menjabat sebagai asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf TNI AU dengan pangkat marsekal muda TNI (bintang dua) di Markas Besar TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur.
Dalam pertemuan itu, terdapat pembahasan di antaranya terkait pengadaan helikopter AW-101 dengan konfigurasi VIP/VVIP TNI AU. Di lingkungan TNI AU, hanya ada satu skuadron udara yang memiliki armada dalam konfigurasi VIP/VVIP, yaitu Skuadron Udara 17 VVIP yang kemudian organnya dimekarkan menjadi Skuadron Udara 45 VVIP (khusus helikopter angkut kepresidenan).
IKS yang juga menjadi salah satu agen AW diduga selanjutnya memberikan proposal harga pada MS dengan mencantumkan harga untuk satu unit helikopter AW-101 senilai 56,4 juta dolar AS, di mana harga pembelian yang disepakati IKS dengan pihak AW untuk satu unit helikopter AW-101 hanya senilai 39,3 juta dolar AS (ekuivalen dengan Rp514,5 miliar).
(BACA JUGA:Ini Sosok Ratu Elizabeth II Di Mata Lewis Hamilton: Simbol Harapan)
Selanjutnya pada November 2015, panitia pengadaan helikopter AW-101 VIP/VVIP TNI AU mengundang Irfan untuk hadir dalam tahap pra-kualifikasi dengan menunjuk langsung PT DJM sebagai pemenang proyek.
Hal itu tertunda karena adanya arahan pemerintah untuk menunda pengadaan ini karena pertimbangan kondisi ekonomi nasional yang belum mendukung.
Pada 2016, pengadaan helikopter AW-101 VIP/VVIP TNI AU kembali dilanjutkan dengan nilai kontrak Rp738,9 miliar dan metode lelang melalui pemilihan khusus, yang hanya diikuti dua perusahaan.
(BACA JUGA:Ganja Seberat 1,2 Ton Diamankan Polres Metro Jakarta Barat)
Dalam tahapan lelang itu, KPK menduga panitia lelang tetap melibatkan dan mempercayakan Irfan dalam menghitung nilai harga perkiraan sendiri (HPS) kontrak pekerjaan. Adapun harga penawaran yang diajukan Irfan masih sama dengan harga penawaran pada 2015, yakni senilai 56,4 juta dolar AS, dan disetujui pejabat pembuat komitmen (PPK).
IKS juga diduga aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan Fachri Adamy (FA) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
(BACA JUGA:Waduh! Hacker Bjorka Target Jokowi: The Next Leak Will Come From The Presiden of Indonesia )
Terkait persyaratan lelang yang hanya mengikutkan dua perusahaan, diduga Irfan menyiapkan dan mengkondisikan dua perusahaan miliknya mengikuti proses lelang dan disetujui PPK.
Untuk proses pembayaran yang diterima IKS diduga telah 100 persen. Adapun faktanya ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda.
KPK menduga akibat perbuatan tersangka Irfan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar dari nilai kontrak Rp738,9 miliar.