Misteri Amplop Coklat Ferdy Sambo, Ditolaknya Putri Candrawathi dan Dikabulkannya Permohonan Bharada E
LPSK menyebut Ferdy Sambo berusaha menyuap stafnya, pada saat memberikan laporan untuk permohonan perlindungan terhadap Putri Candrawathi
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Beberapa hari terakhir, ramai dibicarakan publik soal dua amplop coklat yang disebut diberikan oleh Ferdy Sambo melalui staf nya, untuk diberikan kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Saat itu, staf LPSK baru saja menemui Ferdy Sambo, saat itu ia masih menjabat sebagai Kadiv Propam, yang ketika itu mengajukan perlindungan untuk Putri Candrawathi, istrinya.
Baca Juga
(BACA JUGA:Skenario Terbongkar, Laporan Pelecehan Juga Ditolak, Putri Candrawathi Segera Mengikuti Jejak Sambo?)
Perihal amplop coklat itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan kepada wartawan.
Menurut Edwin, dua orang stafnya melaporkan adanya dugaan pemberian suap oleh Ferdy Sambo, saat mereka menemui Kadiv Propam di ruangannya, tanggal 13 Juli 2022 lalu.
"Itu peristiwa yang terjadi pada 13 Juli (2022) di kantor Propam. Ketika itu kami menemui kadiv Propam, karena Kadiv Propam mau mengajukan permohonan perlindungan untuk Ibu PC (Putri Candrawathi). Setelah pertemuan dengan Kadiv Propam, salah satu staf (LPSK) sedang melakukan salat dan satu staf tinggal di tempat itu, kemudian ada staf dari Pak Kadiv Propam yang menyampaikan map berisi dua amplop. Itu langsung ditolak oleh staf kami," ungkap Edwin kepada awak media, di kantor LPSK, Sabtu 13 Agustus 2022.
Menurut Edwin, saat itu juga map yang berisi dua amplop tersebut ditolak oleh staf LPSK lantaran tidak berkaitan dengan berkas permohonan.
(BACA JUGA:Dua Spesialis Curanmor di Tangerang Dibekuk Polisi, Tak Lama Usai Curi Motor Tukang Es Kelapa)
(BACA JUGA:Adu Jotos, Santri Daar El-Qolam Tangerang Tewas di Tangan Teman Satu Asrama)
"Isinya nggak tahu, karena tidak diperiksa. Tapi bahasanya sudah begini, 'ini titipan dari bapak', artinya menurut kami bukan berkas atau dokumen terkait permohonan dan itu langsung ditolak oleh staf kami," ungkap Edwin.
Lebih lanjut Edwin menyatakan upaya dugaan suap kepada LPSK bukan pertama kali terjadi dan bukan pertama kali juga ditolak oleh LPSK.
Edwin menegaskan integritas, kultur budaya dan organisasi LPSK sangat terjaga dari upaya-upaya dugaan suap. LPSK juga profesional dalam memutus permohonan perlindungan yang diajukan.
"Kita tidak punya pengetahuan isi amplop itu apa, dan tidak ada kebutuhan untuk konteks permohonan perlindungan maka staf kami langsung menolak untuk dikembalikan ke 'bapak'," ujar Edwin.
Baca Juga
(BACA JUGA:Penyidik Diduga Pengaruhi Bharada E Cabut Kuasa ke Pengacara, IPW: Ini Tidak Main-main, Saya Persoalkan!)
(BACA JUGA:Kesal Suaminya Jadi Korban Skenario Kejahatan, Istri Brigjen Hendra: Pak FS yang Gentle Lah!)
Permohonan Perlindungan Putri Candrawathi Ditolak
Sebagaimana diketahui, LPSK menyatakan tak bisa memberikan perlindungan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.
Keputusan itu ditetapkan lantaran penyelidikan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri telah dihentikan.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, permohonan perlindungan yang dilayangkan Putri Candrawathi kepada pihaknya berkaitan pelaporan dugaan pelecehan seksual.
Baca Juga
Namun setelah penanganan laporan itu resmi dihentikan, ia menyatakan LPSK tak bisa memberikan perlindungan.
(BACA JUGA:Cat di Sirkuit Formula E Terkelupas, Anies Baswedan Langsung Dibully)
(BACA JUGA:dr Tifa Suruh Anies 'Paksa' Putrinya Pakai Jilbab Agar 2024 Lolos Presiden, Yusuf Muhammad Sindir Begini)
“Permohonan ke LPSK itu kan berkaitan dengan pelaporan Bu PC ke polisi ya. Status hukumnya sampai kemarin kan belum jelas. Nah, sekarang setelah jelas ya tentu saja LPSK tidak bisa memberikan perlindungan karena status hukumnya kan jadi membingungkan ini, apakah bu PC itu korban atau dia berstatus lain,” ujar Hasto Atmojo Suroyo kepada wartawan, Sabtu, 13 Agustus 2022.
Dijelaskannya, LPSK tidak bisa memberikan perlindungan kepada Putri Candrawathi karena status hukumnya yang masih belum jelas.
“Ya karena statusnya menjadi tidak jelas ini, apakah korban atau saksi atau berstatus lain, yang jelas kan bukan saksi bukan korban ini, sementara permohonannya kan waktu itu sebagai korban,” paparnya.
Lebih lanjut, LPSK kemungkinan tidak memberikan perlindungan kepada Putri lantaran kasusnya tidak ada setelah dihentikan penanganannya oleh Bareskrim Polri.
(BACA JUGA:Pesan Menohok Mantan Atasan Sambo: Kalau Naik Pijakan Kaki Harus Kuat, Jangan Mengandalkan Tarikan Dari Atas)
(BACA JUGA:Said Didu Heran Istri Sambo Punya Ajudan Polisi, Bandingkan Dengan Pejabat Negara Lainnya)
“Kemungkinan besar (perlindungan tidak diberikan) karena kasusnya sendiri tidak ada. Jadi pidananya kan tidak ada itu, tindak pidana yang dia laporkan di mana dia mengaku sebagai korban itu tindak pidananya tidak ada, jadi tentu LPSK nggak bisa memberikan perlindungan,” tuturnya.
Permohonan Perlindungan Bharada E Diterima
Berbeda dengan Putri Candrawathi, permohonan perlindungan Bharada RIchard Eliezer Pudhiang Lumiu atau Bharada E justru dikabulkan LPSK.
LPSK menyetujui untuk memberikan perlindungan darurat setelah Bharada E telah melakukan assesment di Bareskrim Polri.
(BACA JUGA:Daftar 20 Mobil Terlaris Bulan Juli 2022: Avanza Teratas, BR-V Paling Buncit)
(BACA JUGA:Cari Mobil Sedan 'Second' Harga Rp50 Jutaan? Cek Disini Daftarnya)
Tindakan asesmen dilakukan, pasca kuasa hukum Bharada E melakukan pengajuan Justice Collaborator pada Senin 8 Agustus 2022 di kantor LPSK.
Keputusan perlindungan darurat diambil ketika dua pimpinan LPSK menemui Bharada E di Bareskrim Mabes Polri.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.
"Ya ketemu (Bharada E) dan kita sudah lakukan asesmen sekaligus pada sore menjelang malam tadilah,” ucap Hasto kepada wartawan, pada Jumat 12 Agustus 2022.
(BACA JUGA:Diungkap Kamaruddin Simanjuntak, Ternyata Ini Motif Irjen Ferdy Sambo Diduga Bunuh Brigadir J)
(BACA JUGA:Mengerikan! Kamaruddin Simanjuntak Ungkap Ruang Paminal Diduga Jadi Tempat Penyiksaan Brigadir J)
“Pimpinan sudah memutuskan setuju untuk perlindungan darurat kepada Bharada E," sambungnya.
Masih dari keterangan Hasto, perlindungan darurat tersebut diberikan sementara karena keputusan perlindungan secara menyeluruh baru dapat diputuskan pada rapat paripurna pimpinan LPSK pada Senin 15 Agustus 2022 mendatang.
Ada beberpaa hal yang akan dilakukan LPSK dalam perlindungan darurat terhadap Bharada E.
"Perlindungan E, satu penebalan di rutan, kedua pasang CCTV portable, ketiga suplai logistik, keempat cek steril udara, kelima pemeriksaan rutin dokter atau psikolog, keenam datangkan rohaniawan ," ungkapnya.
(BACA JUGA:Waspada Adanya Ancaman, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat dari LPSK)
(BACA JUGA:Ini Alasan LPSK Kasih Perlindungan Darurat Bharada E alias Richard Eliezer, Ternyata... )
Hasto menyebut, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya memberi perlindungan darurat untuk Bharada E.
LPSK berkesimpulan bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat Bharada E merupakan kasus berdimensi struktural antara atasan dan bawahan yang di dalamnya terdapat ancaman.
"Dari wawancara dan permintaan keterangan dengan Bharada E, kami berkesimpulan kasus ini berdimensi struktural dalam artian ada relasi kuasa dalam kasus ini. Jadi kami berinisiatif bahwa ini harus segera dilindungi karena ada ancaman dari relasi kuasa itu," ujar Hasto.
"Terhitung mulai hari ini, kita berikan perlindungan darurat. Karena keputusan belum lewat sidang paripurna. Jadi darurat dulu yang diberikan meskipun esensinya sama," tandasnya.