Nasional

Luhut Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu di Depan BEM UI: Kamu Nggak Berhak Menuntut Saya

Luhut Panjaitan menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).

Luhut Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu di Depan BEM UI: Kamu Nggak Berhak Menuntut Saya
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menemui massa BEM UI di Balai Sidang UI

JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak buka big data soal penundaan pemilu.

Ini terjadi saat Luhut menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).

(BACA JUGA:Masinton Pasaribu Desak Luhut Panjaitan Mundur dari Kabinet: Menko Sebar Big Data Hoax ke Masyarakat )

Luhut menegaskan dirinya memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut.

“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan,” kata Luhut .

Ini bukan kali pertama Luhut diminta berbagi informasi soal big data.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta informasi publik terkait klaim big data itu. 

(BACA JUGA:Pakar Siber Pertanyakan Big Data Luhut 110 Juta Warganet Tunda Pemilu, Bagaimana Metodologinya?)

Seperti diketahui, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta interaksi media sosial mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari. 

Luhut menyatakan pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut. 

Di sisi lain, tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak. 

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada penundaan Pemilu 2024. Sehingga dipastikan tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden.

(BACA JUGA:Luhut Ditantang Buka Big Data Penundaan Pemilu, Pengamat: Jangan-jangan Ini Survei Malaikat)

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pemberitaan yang beredar belakangan ini dan rencana aksi demo 11 April oleh BEM SI.

Dikatakannya, Pemilu Serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," katanya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022.

Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

(BACA JUGA:DPD: Luhut Bisa Terancam Pidana Pasal Penyesatan Informasi atau Penyebaran Informasi Hoaks Big Data)

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tambahnya.

Jokowi menegaskan bahwa kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Dan dijelaskan sekalian, tahapan pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tegas Presiden.

Jokowi menyebut bahwa memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat.

(BACA JUGA:Klaim Punya Big Data Penundaan Pemilu 2024, PDIP Sentil Luhut: Kapasitasnya Apa Bilang Begitu?)

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," tambah Presiden.

Presiden meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan.

"Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," ungkap Presiden.

(BACA JUGA:Amien Rais Peringatkan Jokowi dan Luhut Soal Demo Mahasiswa 11 April: Saya Mohon Kesadaran Situasi Politik )

(BACA JUGA:Menko Marves Bagikan Momen Sedih Ditinggal ART, Mahfud: Sisi Humanis Dari Pak Luhut)

Berita Terkait