Polisi Kantongi Audit BPK Kasus Korupsi Pengadaan Sarana Belajar SLB
Ilustrasi - Kasus Korupsi--(aclc.kpk.go.id)
FIN.CO.ID - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) telah menerima/mengantongi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kasus dugaan korupsi pengadaan sarana belajar untuk 50 lebih Sekolah Luar Biasa (SLB) di provinsi setempat.
"Benar kami telah menerima audit dari BPK RI terhadap kasus ini, yang menentukan besaran kerugian negara dalam kasus," kata Kepala Polresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap di Padang, Rabu, 27 Desember 2023.
Hal itu dikatakannya saat menggelar jumpa pers akhir tahun 2023 di Padang, didampingi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kompol Deddy Adriansyah Putra.
Audit tersebut sebelumnya dimintakan oleh tim Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Padang kepada BPK sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti di tahapan penyidikan.
BACA JUGA:Kasus Korupsi Impor Gula Kemendag, Penyidik Kejagung Garap Sosok Ini
BACA JUGA:Vendor Pembangunan Pagar Tol Digarap Kejagung Terkait Korupsi Proyek Tol Japek II Elevated
Ia mengatakan dari hasil audit BPK yang diterima pada akhir November 2023 itu diketahui bahwa jumlah kerugian negara yang timbul mencapai Rp843 juta.
Selain menerima audit, lanjut Ferry, Tim Penyidik juga telah melakukan gelar perkara di Polda Sumbar untuk kelanjutan penanganan kasus.
"Gelar perkara juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu, kami targetkan pada Januari 2024 dilakukan penetapan tersangka," jelasnya.
Ferry menyatakan bahwa Polresta Padang berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan sarana belajar untuk 50 lebih SLB itu.
BACA JUGA: Dirut PT Timah Dicecar Penyidik Kejagung Terkait Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Sementara itu, Kasatreskrim Kompol Dedy Adriansyah Putra mengatakan pihaknya telah memeriksa seratus lebih saksi, sejak proses kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada pertengahan 2022.
Para saksi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan provinsi, panitia pengadaan proyek hingga pihak rekanan.
Untuk diketahui, anggaran proyek pengadaan dalam kasus itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 mencapai Rp4,5 miliar, untuk sekitar 150 item sarana dan prasarana belajar bagi lima puluh lebih SLB.
Sumber:
