Peringati Hakordia 2023, Jampidus Febrie Adriansyah Beri Penyuluhan Hukum Pengelolaan Dana BOS dan BOP
PJ gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Jampidsus Febrie Adriansyah--puspenkum kejagung
FIN.CO.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bersama dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengadakan penyuluhan hukum dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023.
Penyuluhan hukum yang digelar di Balai Agung, Gedung Balai Kota, DKI Jakarta pada Rabu, 13 Desember 2023 ini terkait Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di lingkungan sekolah se-DKI Jakarta.
Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk meningkatkan tertib dalam pengelolaan dana BOS dan BOP di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah (budaya anti korupsi).
Kegiatan Penyuluhan Hukum dibuka oleh Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Para Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Inspektur dan Para Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Para Asisten Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Para Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta, dan diikuti oleh Kepala Sekolah SDN, SMPN, SMAN dan SMKN se-DKI Jakarta.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah dalam sambutannya menekankan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa.
BACA JUGA:
- Kajati DKI: Tertutup Peluang Restoratif Justice bagi Tersangka Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas
- Kajati DKI Jakarta Usul Pakar Hukum Perbanyak Bikin Buku Bahas KUHP Baru
"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan mengenai pentingnya pendidikan dalam suatu negara dan mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan dianggarkan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah semata-mata untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas," katanya dalam keterangannya, Rabu, 13 Desember 2023.
Dengan anggaran Pendidikan yang begitu besar diperlukan tertib tata kelola anggaran yang baik sehingga dapat mencegah perilaku koruptif dalam pengelolaannya, maka diperlukan keterpaduan antara upaya pendidikan (budaya anti korupsi), pencegahan, dan penindakan.
Oleh karena itu diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara APH dengan APIP, jika dapat terbangun dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak positif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di antaranya:
1. Dapat dilakukan pemetaan dengan baik sektor yang beresiko rawan terjadi tindak pidana korupsi;
2. Melakukan upaya mitigasi atas resiko kerawanan tindak pidana korupsi oleh APIP melalui peran pengawasan, konsultasi dan penjamin mutu. Dalam kegiatan ini APIP dapat bekerja sama dengan APH;
3. APH melakukan penindakan secara terukur terhadap tindak pidana korupsi yang masih terjadi. Dalam kegiatan ini APH dapat bekerja sama dengan APIP;
4. APH bekerja sama dengan APIP melakukan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi termasuk kerugian negara dan/atau perekonomian negara, serta melakukan upaya perbaikan manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) serta tata kelola (governance) organisasi.
BACA JUGA:
Sumber:
