Rp108,5 Triliun, Alokasi APBN Bangun Rumah bagi MBR

Rp108,5 Triliun, Alokasi APBN Bangun Rumah bagi MBR

contoh rumah subsidi --

PMN yang diterima PT SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang untuk meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR untuk mengurangi beban APBN.

BACA JUGA:

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT SMF mengemban penugasan khusus yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi MBR melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan peran PT SMF sebagai SMV Kementerian Keuangan dan fiscal tools Pemerintah. 

Menurutnya, PT SMF akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi supply dan demand.

Dalam membantu menurunkan beban fiskal, Ananta memaparkan bahwa hingga saat ini PT SMF konsisten menjadi fiscal tools melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP. 

Dalam pelaksanaanya PT SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur.

Secara kumulatif, sejak tahun 2018 hingga Juni 2023, PMN yang diterima PT SMF sebesar Rp7,8 triliun. Dana tersebut kemudian di-leverage sehingga bisa membiayai Program FLPP dengan serapan mencapai Rp17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. 

BACA JUGA:

Adapun di tahun 2023, hingga semester I, PT SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp2,21 triliun atau setara 59.538 rumah.

Sementara itu, dalam usaha mendukung pengembangan sektor perumahan, pada tahun ini Pemerintah telah membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan Sekretariat Ekosistem ini menjadi wadah koordinasi untuk pemecahan permasalahan pada sektor perumahan melalui analisis dan pengolahan data, dan berperan dalam perumusan rekomendasi-rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang perumahan.

Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan juga merupakan langkah menyelaraskan seluruh upaya termasuk berbagai pendanaan kreatif (creative financing) untuk menekan backlog perumahan di Indonesia. (*)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: