Komisi VII DPR Minta Kepala BRIN Diganti, FPKS: Seorang Periset Memberikan Segepok Data APBN Bersifat Rahasia
DPR RI melaksanakan paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. -dok.fin-dok.fin
Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di banten. Akibatnya warga panik.
“Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG,” terang Mulyanto.
“Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detil, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu,” lanjutnya.
Karena itu, kata Mulyanto, dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM, dan masih banyak masalah lainya.
BACA JUGA:Jokowi Minta Masyarakat Ikuti Informasi Cuaca Ekstrim dari BMKG, Bukan BRIN
“Jadi cita-cita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan,” tegas Mulyanto.
“Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur,” tandasnya.
Sumber:
