Komisi VII DPR Minta Kepala BRIN Diganti, FPKS: Seorang Periset Memberikan Segepok Data APBN Bersifat Rahasia
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto yang ikut meminta Kepala BRIN dicopot dari jabatannya.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Usulan Komisi VII DPR untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) semakin mencuat.
Salah satunya disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto yang ikut meminta Kepala BRIN dicopot dari jabatannya.
Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sekarang dijabat Laksana Tri Handoko.
Baca Juga
BACA JUGA:DPR Desak Pemerintah Pecat Kepala BRIN Laksana Tri Handoko
Mulyanto menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya.
Akibat kegagalan Tri tersebut, muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.
Mulyanto beranggapan, jika Laksana Tri Handoko yang saat ini menjabat Kepala BRIN tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya.
"Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja,” kata Mulyanto, Selasa 31 Januari 2023.
BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin Bilang Hanya BMKG yang Punya Otoritas Terkait Perkiraan Cuaca, Bukan BRIN!
Mulyanto heran sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang proses transisional belum selesai, baik dari aspek sdm, organisasi kelembagaan, anggaran.
Kapasitas impelementasi program sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN.
Mulyanto mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat yang disebabkan tidak rapinya koordinasi di brin.
Ia menyebut peristiwa kehebohan masyarakat Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN.
BACA JUGA:Soal Cuaca Ekstrim BMKG dan BRIN Beda Pendapat, DPR RI: Jangan Bikin Masyarakat Resah!
Baca Juga
Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di banten. Akibatnya warga panik.
“Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG,” terang Mulyanto.
“Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detil, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu,” lanjutnya.
Karena itu, kata Mulyanto, dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM, dan masih banyak masalah lainya.
BACA JUGA:Jokowi Minta Masyarakat Ikuti Informasi Cuaca Ekstrim dari BMKG, Bukan BRIN
“Jadi cita-cita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan,” tegas Mulyanto.
“Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur,” tandasnya.