Ada Kasus Sambo, Tragedi Kanjuruhan hingga BBM Naik, Kepercayaan Publik ke Jokowi di Atas 70 Persen
Menurut hasil survei Y-Publica, kepuasan publik terhadao kinjerja Jokowi-Ma'ruf Amin berada di angka 72,7 persen.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih berada di atas 70 persen.
Menurut hasil survei Y-Publica, kepuasan publik terhadao kinjerja Jokowi-Ma'ruf Amin berada di angka 72,7 persen.
BACA JUGA:5 Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Jokowi, Berikut Daftarnya
Baca Juga
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua cenderung stabil di atas 70 persen," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, Selasa 8 November 2022.
Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu cenderung stabil meski masih menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global.
Rudi mengatakan tingkat kepuasan publik itu sempat turun sedikit pada Maret 2022, namun secara umum masyarakat merasa puas dengan pemerintah periode kedua Jokowi sebagai Presiden RI.
"Bahkan, sebanyak 5,9 persen merasa sangat puas; hanya 23,0 persen tidak puas, sisanya tidak tahu atau tidak jawab 4,3 persen," tambahnya.
BACA JUGA:Ini Nama yang Sudah Dikantongi Jokowi untuk Calon Pengganti Panglima TNI Andika Perkasa
Menurut Rudi, kenaikan tingkat kepuasan publik itu merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam menyampaikan program-program kepada rakyat.
Di tengah banyaknya persoalan dan tantangan, katanya, publik masih percaya Jokowi sebagai pemimpin yang patut mendapat dukungan.
Dia mencontohkan ketika China masih bergulat dengan pandemi COVID-19, keputusan Jokowi untuk tidak melakukan lockdown justru membuat perekonomian Indonesia bisa tetap bergerak.
Meskipun kasus COVID-19 kembali meningkat akhir-akhir ini, masyarakat tidak lagi merasa khawatir seperti awal pandemi.
BACA JUGA: Jokowi Tak Masalah Disebut Dukung Prabowo: Ini Menakhodai 270 Juta Rakyat Indonesia
Selain pandemi COVID-19, tantangan yang patut dihadapi Pemerintah Indonesia antara lain soal gonjang-gonjang ekonomi yang diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina serta kenaikan harga pangan dan energi.
Baca Juga
Harga minyak goreng melambung, begitu pula dengan harga BBM yang mengalami kenaikan. Inflasi pun tidak terelakkan, tetapi tidak separah yang dialami banyak negara, kata Rudi.
"Keputusan Pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi relatif mampu menahan lonjakan inflasi, tetapi akhirnya dilakukan setelah windfall komoditas berakhir," imbuhnya.
Sementara itu, pada aspek penegakan hukum, Jokowi dinilai telah mengambil langkah tegas untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo dan kawan-kawan.
BACA JUGA:Hadir di HUT Partai Perindo Jokowi Bilang Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo
Tragedi Kanjuruhan juga mendapat atensi khusus dari Jokowi, sehingga penanganan insiden tersebut dilakukan dengan baik oleh Polri.
"Jokowi melihat potensi merosotnya citra kepolisian sebagai institusi negara di mata publik," kata Rudi.
Baca Juga
Keberhasilan penanganan berbagai aspek itu bukan berarti Pemerintah dapat bersantai. Ancaman resesi global juga harus menjadi perhatian serius, tambahnya.
Meningkatnya perlombaan senjata yang memicu ketegangan geopolitik juga patut dicermati Pemerintah.
BACA JUGA:Aksi 411 Minta Jokowi Mundur, KSP: Absurd dan Tidak Nyambung
Usai menjadi ketua G20 tahun 2022, menurut Rudi, Indonesia akan mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.
"Keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin G20 akan kembali diuji pada tingkat kawasan, di mana Asia Pasifik menjadi hot spot selain Ukraina," ujar Rudi Hartono.
Demo 411 Minta Jokowi Mundur
Tuntutan massa aksi 411 yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya ditanggapi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro.
Juri mengatakan, tuntutan massa aksi 411 agar Jokowi mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar.
"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri, Jumat 4 November 2022.
BACA JUGA:Geger! Mahfud MD Siap Adu Debat Dengan Bos MNC Hary Tanoe Soal Pemadaman Siaran Tv Analog
Juri menjelaskan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan.
Di saat yang sama, kata Juri, pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.
"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri.
Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.
BACA JUGA:KPK: Kedatangan Firli ke Rumah Lukas Enembe Tak Langgar Aturan
Kata Juri aksi tersebut bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan.
"Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.
Massa aksi 411 atau 4 November, pada Jumat, memadati kawasan Tugu Arjuna Widjaja, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sejak siang.
Massa mulai berkumpul di kawasan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB setelah melakukan pawai dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai Shalat Jumat.
BACA JUGA:Link Video Kebaya Merah 16 Menit Diburu
Mereka melakukan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 3.790 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada dua unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat ini yang pertama ada demo 411 di Bundaran Patung Kuda, dan aksi massa buruh di kantor Kementerian Tenaga Kerja.
Terkait aksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Kepresidenan dan Monas dalam rangka pengaman aksi demo.